Soedeson Tandra: Perampasan Aset Tetap Bisa Berjalan Meski Tersangka Meninggal atau Melarikan Diri
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
"Secara khusus, delapan dinas yang menangani PHTC harus benar-benar konsentrasi dalam menuntaskan target yang ada. Kita ingin rapat ini menghasilkan pokok-pokok pikiran konkret yang mempercepat implementasi PHTC di lapangan," katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala OPD agar lebih proaktif dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan program. Hambatan tersebut, menurut Surya, tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis di lapangan, tetapi juga persoalan administrasi maupun regulasi di lingkungan masing-masing perangkat daerah.
Surya menegaskan bahwa setiap kendala harus segera diselesaikan melalui koordinasi lintas perangkat daerah sehingga realisasi fisik dan penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai target. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Sumatera Utara.
Sebelumnya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Setdaprovsu), Faisal Arif Nasution, memaparkan perkembangan pelaksanaan program pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Dalam paparannya, Faisal menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 4.923 kegiatan pembangunan yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan total alokasi anggaran sekitar Rp3,3 triliun. Seluruh kegiatan tersebut terus dipantau secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan.(jns)
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum