"Secara khusus, delapan dinas yang menangani PHTC harus benar-benar konsentrasi dalam menuntaskan target yang ada. Kita ingin rapat ini menghasilkan pokok-pokok pikiran konkret yang mempercepat implementasi PHTC di lapangan," katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala OPD agar lebih proaktif dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan program. Hambatan tersebut, menurut Surya, tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis di lapangan, tetapi juga persoalan administrasi maupun regulasi di lingkungan masing-masing perangkat daerah.
Surya menegaskan bahwa setiap kendala harus segera diselesaikan melalui koordinasi lintas perangkat daerah sehingga realisasi fisik dan penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai target. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Sumatera Utara.
Sebelumnya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Setdaprovsu), Faisal Arif Nasution, memaparkan perkembangan pelaksanaan program pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Dalam paparannya, Faisal menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 4.923 kegiatan pembangunan yang dikelola Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan total alokasi anggaran sekitar Rp3,3 triliun. Seluruh kegiatan tersebut terus dipantau secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan.(jns)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik