Pemprov Sumut Komitmen Tindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat Hasil Reses DPRD, Prioritaskan Program Berdasarkan Kebutuhan

JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut. Berbagai usulan yang berasal dari seluruh daerah pemilihan di 33 kabupaten/kota akan diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan keuangan daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara Surya dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Medan, Selasa (2/6/2026).

Dalam sambutannya, Surya mengatakan kegiatan reses merupakan amanat konstitusional sekaligus bagian dari mekanisme resmi DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Melalui kegiatan tersebut, anggota legislatif memperoleh berbagai masukan mengenai kebutuhan pembangunan yang berkembang di daerah pemilihannya masing-masing.

Menurut Surya, hasil reses menjadi salah satu instrumen penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah karena memuat berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat yang diperoleh melalui dialog langsung antara anggota DPRD dengan konstituennya.

"Hasil reses yang disampaikan pimpinan dan anggota DPRD Sumut merupakan kebutuhan masyarakat yang penting dan strategis. Aspirasi tersebut berasal dari berbagai daerah pemilihan yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara dan menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah," ujar Surya.

Ia menjelaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Provinsi Sumut dalam menyusun program pembangunan. Namun demikian, pemerintah tetap harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah sehingga setiap usulan akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan dan dampaknya terhadap masyarakat.

"Usulan yang disampaikan masyarakat akan diurutkan berdasarkan skala prioritas untuk kemudian diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah," katanya.

Surya menambahkan, proses penyelarasan tersebut bertujuan agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara unsur eksekutif dan legislatif akan mempercepat terwujudnya program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Terima kasih kepada anggota DPRD. Reses ini kami harapkan menjadi jembatan penting dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat untuk menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan," ujar Surya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus menyampaikan bahwa seluruh hasil reses yang telah dihimpun akan dituangkan dalam dokumen Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sumut. Dokumen tersebut selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara sebagai salah satu bahan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna tersebut, masing-masing perwakilan fraksi dari daerah pemilihan (Dapil) 1 hingga Dapil 12 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan reses yang berlangsung pada 17–26 Mei 2026. Laporan tersebut memuat berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.