JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut. Berbagai usulan yang berasal dari seluruh daerah pemilihan di 33 kabupaten/kota akan diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan keuangan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara Surya dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Reses III Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Medan, Selasa (2/6/2026).
Dalam sambutannya, Surya mengatakan kegiatan reses merupakan amanat konstitusional sekaligus bagian dari mekanisme resmi DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Melalui kegiatan tersebut, anggota legislatif memperoleh berbagai masukan mengenai kebutuhan pembangunan yang berkembang di daerah pemilihannya masing-masing.
Menurut Surya, hasil reses menjadi salah satu instrumen penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah karena memuat berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat yang diperoleh melalui dialog langsung antara anggota DPRD dengan konstituennya.
"Hasil reses yang disampaikan pimpinan dan anggota DPRD Sumut merupakan kebutuhan masyarakat yang penting dan strategis. Aspirasi tersebut berasal dari berbagai daerah pemilihan yang tersebar di 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara dan menjadi bahan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah," ujar Surya.
Ia menjelaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Provinsi Sumut dalam menyusun program pembangunan. Namun demikian, pemerintah tetap harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah sehingga setiap usulan akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kebutuhan dan dampaknya terhadap masyarakat.
"Usulan yang disampaikan masyarakat akan diurutkan berdasarkan skala prioritas untuk kemudian diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah," katanya.
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik