Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat untuk mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Selain agenda di Sumatera Utara, Menteri Wihaji juga dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Di daerah tersebut, Menteri akan meninjau langsung lokasi Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang menjadi sasaran program bantuan bedah rumah.
Agenda lainnya meliputi peninjauan pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi balita melalui pos pelayanan terpadu (Posyandu). Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting.
Di Aceh Tenggara, Menteri Wihaji juga dijadwalkan menghadiri Temu Akbar Kader Tim Pendamping Keluarga serta mengukuhkan Bupati Aceh Tenggara bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Aceh Tenggara sebagai Ayah dan Bunda Generasi Berencana (GenRe).(jns/**)
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik