Terkait Tuntutan 17 Pensiunan, Perumda Tirtanadi: Sebagian Dana dari AJB Bumiputera Sudah Diterima
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID - Beredarnya tayangan di platform TikTok berjudul "Skandal Dugaan Kebocoran Rp450 Miliar di PDAM Tirtanadi Disorot, Indikasi Tata Kelola Menguat" serta pemberitaan pada salah satu media daring mendapat perhatian dari sejumlah kalangan di Sumatera Utara.
Salah satunya datang dari Ketua Lembaga Pemantau Peduli Pemerintahan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar, yang mengimbau masyarakat agar mencermati informasi yang beredar dan memverifikasi kebenarannya melalui sumber resmi.
Salfimi Umar mengatakan, isu yang kembali beredar di media sosial tersebut sejatinya telah mendapat penjelasan dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi melalui berbagai media massa, baik media daring, cetak, maupun elektronik.
"Setahu saya, Perumda Tirtanadi sudah merilis penjelasan di berbagai media online, media cetak, dan media elektronik jauh sebelum tayangan di platform TikTok dengan judul tersebut beredar," kata Salfimi Umar di kantornya, Senin (20/7/2026).
Menurut Salfimi, penjelasan Perumda Tirtanadi merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 98/LHP/XVIII/Medan/12/2023. Ia menyebut seluruh temuan dalam laporan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
"Dalam pemberitaan sebelumnya dijelaskan bahwa LHP BPK Nomor 98/LHP/XVIII/Medan/12/2023 telah dituntaskan dan seluruh rekomendasinya sudah ditindaklanjuti," ujarnya.
Ia menambahkan, sejumlah pekerjaan strategis yang menjadi perhatian dalam laporan tersebut juga disebut telah diselesaikan. Beberapa di antaranya meliputi pengadaan pipa lateral, pipa transmisi, serta renovasi menara air yang sebelumnya masuk dalam proses tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Salfimi berharap masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi. Menurutnya, setiap informasi perlu diuji kebenarannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
"Saya mengharapkan masyarakat lebih jeli dalam menerima informasi, terutama yang berasal dari media sosial. Sebaiknya informasi tersebut diverifikasi terlebih dahulu sebelum dipercaya atau disebarluaskan," katanya.
Selain menyoroti isu yang berkembang di media sosial, LP3SU juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan Perumda Tirtanadi yang menurunkan tarif air bagi seluruh kategori pelanggan rumah tangga. Menurut Salfimi, kebijakan tersebut merupakan langkah positif di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan.
"LP3SU mengapresiasi manajemen Perumda Tirtanadi bersama Gubernur Sumatera Utara yang telah menurunkan tarif air bagi pelanggan rumah tangga. Kami berharap kebijakan ini diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Publikasi dan Komunikasi Perumda Tirtanadi, Lokot Parlindungan Siregar, menjelaskan bahwa anggota Dewan Pengawas yang saat ini menjabat dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara pada 2025.
Menurut Lokot, penyebutan atau pertanyaan yang diarahkan kepada salah seorang anggota Dewan Pengawas dalam tayangan TikTok tersebut dinilai kurang tepat karena persoalan yang dimaksud merupakan hasil pemeriksaan tahun 2023 yang, menurut Perumda Tirtanadi, telah selesai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.(jns/**)
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara angkat bicara terkait tuntutan 17 pensiunan yang hingga kini masih memperjuangkan pembayaran penuh
Ekonomi
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, meminta Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan
Politik
Struktur Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) Sumatera Utara memasuki babak baru. Zainuddin Lubis, SH resmi menahkodai Perbati Sumut
Olahraga
Penetapan seorang sopir truk berinisial B sebagai tersangka dalam perkara pengangkutan kayu hasil hutan menjadi sorotan dalam rapat dengar p
Hukum
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara, Erris Julietta Napitupulu, mengapresiasi tim riset Universitas Medan Area (UMA)
Daerah
Balai Penegakan Hukuma (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan B seorang sopir truk bermuatan kayu sebagai tersangka.
Politik
Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yan
Politik
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Putra Nababan berharap Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Penyiaran tidak menjadi aturan yang memb
Politik
Komisi II DPR RI akan mendorong pemberian sanksi tegas bagi pejabat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang masih mengangkat ten
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara menggelar sosialisasi layanan dan tarif air minum kepada masyarakat
Ekonomi