Dua koridor yang berada di bawah pengelolaan Pemprov Sumut meliputi rute Binjai–Medan–Carrefour serta Lubukpakam–Amplas–Simpang Pelangi. Kehadiran koridor tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus memberikan alternatif transportasi yang lebih nyaman bagi masyarakat.
Terkait kelembagaan, Sulaiman menjelaskan bahwa pengelolaan awal proyek BRT Mebidang akan dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Perhubungan Sumut. Selain itu, Pemprov Sumut juga memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), yang berpotensi dilibatkan untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan program tersebut.
Sementara itu, Advisor Ditjen Perhubungan Darat untuk MASTRANS, Danang Parikesit, menyampaikan bahwa pembangunan fisik proyek Sistem Transportasi Massal Perkotaan yang menghubungkan Medan, Binjai, dan Deliserdang telah berjalan. Sejumlah infrastruktur dasar, seperti halte dan jalur koridor, saat ini terus dikembangkan.
Meski demikian, Danang menilai masih diperlukan pembahasan lebih lanjut terkait kelembagaan, regulasi, dan mekanisme pembiayaan agar operasional BRT dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Menurutnya, koordinasi antarpemerintah daerah menjadi faktor penting karena proyek ini melibatkan Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Kabupaten Deliserdang, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.(jns/**)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik