Menurutnya, keberhasilan BUMD sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Karena itu, penguatan kapasitas pengurus dan manajemen menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan daerah.
Sulaiman juga mengajak seluruh jajaran BUMD untuk membangun budaya kerja yang profesional, akuntabel, inovatif, disiplin, dan berbasis data. Dengan budaya kerja tersebut, BUMD diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat.
"BUMD tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus mampu memberikan pelayanan optimal, membuka lapangan kerja, memperkuat sektor-sektor strategis daerah, serta mendukung kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Ia optimistis kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan BUMD akan mendorong lahirnya perusahaan daerah yang lebih sehat dan kompetitif.
"Dengan kolaborasi yang baik, saya yakin BUMD di Sumut akan semakin mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang kuat dan kompetitif," tambahnya.
Pada kegiatan tersebut, Widyasuara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Hironymus Ghodang, hadir sebagai narasumber dengan materi bertajuk "Profesionalisme ASN dalam Tata Kelola BUMD".
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik