Menurut Surya, komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Sementara itu, Ketua KI Sumut Abdul Haris Nasution menjelaskan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari koordinasi lanjutan bersama KI Pusat dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi publik di daerah.
Ia menilai keterbukaan informasi memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel, partisipatif, dan berkualitas.
"Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dipercaya masyarakat," ujar Abdul Haris.
Selain membahas penguatan transparansi pemerintahan, Abdul Haris juga memaparkan perubahan mekanisme penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
"Salah satunya, pada tahun 2024 penilaian dilakukan oleh 10 informan ahli per provinsi. Sedangkan pada tahun 2025 penilaian dilakukan dengan skala partisipasi yang lebih luas dan tidak lagi melalui informan ahli," jelasnya.
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru&039yat, mengusulkan agar pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Ketenagakerjaan memasukkan ketentuan meng
Politik