JELAJAHNEWS.ID -Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Surya saat menerima audiensi Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara Abdul Haris Nasution bersama Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi Muhammad Safii Sitorus di ruang kerja Wakil Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (13/4/2026).
Dalam pertemuan itu, Surya memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan terus mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
Baca Juga:"Pemprov Sumut tetap akan mendukung keterbukaan informasi dan melaksanakan sesuai apa yang menjadi regulasi dari pusat," kata Surya.
Menurutnya, komitmen tersebut telah diwujudkan melalui berbagai langkah konkret, salah satunya dengan memberikan ruang kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyampaikan program kerja, capaian, dan pelayanan publik kepada masyarakat melalui kegiatan temu pers.
"Ini salah satu bentuk keterbukaan informasi," ujarnya.
Surya menambahkan, keterbukaan informasi juga diterapkan dalam berbagai kunjungan kerja Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution ke sejumlah daerah di Sumatera Utara. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan berdialog langsung dengan kepala daerah maupun pimpinan OPD yang mendampingi.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik