JELAJAHNEWS.ID -Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Surya saat menerima audiensi Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Utara Abdul Haris Nasution bersama Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi Muhammad Safii Sitorus di ruang kerja Wakil Gubernur Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (13/4/2026).
Dalam pertemuan itu, Surya memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan terus mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
Baca Juga:"Pemprov Sumut tetap akan mendukung keterbukaan informasi dan melaksanakan sesuai apa yang menjadi regulasi dari pusat," kata Surya.
Menurutnya, komitmen tersebut telah diwujudkan melalui berbagai langkah konkret, salah satunya dengan memberikan ruang kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyampaikan program kerja, capaian, dan pelayanan publik kepada masyarakat melalui kegiatan temu pers.
"Ini salah satu bentuk keterbukaan informasi," ujarnya.
Surya menambahkan, keterbukaan informasi juga diterapkan dalam berbagai kunjungan kerja Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution ke sejumlah daerah di Sumatera Utara. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan berdialog langsung dengan kepala daerah maupun pimpinan OPD yang mendampingi.
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru&039yat, mengusulkan agar pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Ketenagakerjaan memasukkan ketentuan meng
Politik