Kadisdikbud Medan Minta Pemberitaan Berimbang, Tegaskan Komitmen Benahi Dunia Pendidikan

JELAJAHNEWS.ID - Pelaksana Tugas (Plt)Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kota Medan, Laksamana Putra Siregar, meminta media membantu menghadirkan pemberitaan yang berimbang terkait berbagai isu pendidikan yang belakangan menjadi sorotan publik.

Pernyataan itu disampaikannya saat berdiskusi dengan pengurus Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) mengenai dinamika yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan, di ruang kerja Kepala Dinas, Kamis (21/5/2026).

Laksamana mengakui menghadapi berbagai persoalan sejak dipercaya memimpin Dinas Pendidikan. Mulai dari isu penerimaan peserta didik, persoalan sekolah, hingga kritik yang mengarah ke ranah pribadi.

"Kami memohon agar dibantu memberikan informasi yang berkembang secara berimbang, khususnya terkait Pemerintah Kota Medan dan Dinas Pendidikan," ujarnya.

Ia menyebut, sejak awal menjabat dirinya sudah memperkirakan akan menghadapi berbagai sorotan publik dan pemberitaan yang ramai di media sosial maupun media massa.

Sejumlah isu yang mencuat, kata Laksamana, antara lain persoalan di SMP Negeri 44 Medan, sekolah Pancabudi, hingga beberapa persoalan lain yang ramai diperbincangkan masyarakat.

Menurutnya, sebagian isu bahkan berkembang hingga menyerang kehidupan pribadinya. Namun, ia memilih tidak memberikan tanggapan berlebihan agar tidak memperkeruh situasi.

"Saya tidak mau menjawab hal-hal yang sifatnya personal karena khawatir justru menimbulkan polemik baru," katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung persoalan aset barang bukti di kawasan Flamboyan yang sempat menjadi perhatian publik.

Ia menegaskan, kunjungan bersama Wali Kota Medan dan Kepala Kejaksaan Negeri Medan saat itu murni untuk memastikan aset tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik bagi kepentingan pemerintah daerah.

"Pak Wali memerintahkan saya berkoordinasi dengan Kejaksaan agar aset itu bisa segera dimanfaatkan. Tidak ada hal lain di luar konteks tersebut," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Laksamana juga mengungkapkan rencana mengaktifkan kembali kanal pengaduan masyarakat guna menampung berbagai laporan terkait dunia pendidikan di Kota Medan.

Laksamana menilai, kanal tersebut penting untuk memperkuat pengawasan dan mencegah praktik yang memberatkan masyarakat.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah praktik pungutan berkedok acara perpisahan sekolah atau apresiasi guru.

Ia mengaku pernah menemukan kasus di salah satu sekolah yang meminta orang tua siswa membiayai acara perpisahan guru pensiun.

"Kami sudah memanggil pihak terkait dan menegaskan bahwa praktik seperti itu tidak boleh lagi dilakukan," ujarnya.

Dinas Pendidikan Kota Medan, lanjut dia, terus berupaya membangun sistem pendidikan yang gratis dan dapat diakses seluruh masyarakat.

Pemerintah Kota Medan juga telah menyalurkan bantuan bagi siswa kurang mampu, mulai dari perlengkapan sekolah hingga bantuan dana pendidikan.

Untuk siswa sekolah dasar (SD), bantuan yang diberikan mencapai Rp400 ribu, sedangkan siswa sekolah menengah pertama (SMP) menerima Rp750 ribu. Bantuan itu diperuntukkan bagi kebutuhan perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, tas, dan perlengkapan belajar lainnya.

Meski demikian, Laksamana mengakui masih ada tantangan di sejumlah wilayah, khususnya kawasan Medan Belawan dan Medan Labuhan.

Di daerah tersebut,tambah Laksamana, masih terdapat orang tua yang lebih memilih anaknya membantu mencari nafkah dibanding melanjutkan pendidikan.

"Walaupun sekolah sudah gratis, masih ada masyarakat yang menganggap anak lebih produktif membantu ekonomi keluarga daripada bersekolah. Ini menjadi tantangan besar bagi kami," katanya.

Karena itu, Dinas Pendidikan terus melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat maupun tenaga pendidik agar praktik-praktik yang berpotensi melanggar aturan dapat dicegah sejak dini.

"Kami akan terus menekan praktik-praktik yang tidak sesuai melalui edukasi dan penguatan pengawasan," ujar Laksamana.

Ia berharap dukungan seluruh pihak, termasuk media, masyarakat, dan tenaga pendidik, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Medan sesuai visi Pemerintah Kota Medan.

Sementara itu, Ketua PWPM, Muhammad Edison Ginting menuturkan bahwa kehadiran organisasi yang dipimpinnya merupakan wujud nyata kemitraan strategis antara pers dan pemerintah daerah Kota Medan.

"Kami hadir di sini semata-mata untuk membangun sinergitas, bukan untuk mencari kesalahan. Kehadiran kami adalah bentuk kemitraan strategis. Dan kami apresiasi langkah Disdikbud yang terbuka, ini membuktikan bahwa Pemko Medan tidak alergi terhadap kritik. Kritik yang membangun akan kami sampaikan demi perbaikan kinerja bersama di masa mendatang," pungkasnya.(jns/**)