Bobby Pastikan Layanan Publik di 18 Daerah Terdampak Banjir dan Longsor Tetap Berjalan

JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan tanah longsor tetap berjalan. Kepastian tersebut disampaikan guna menjamin masyarakat tetap memperoleh layanan secara optimal meskipun dalam kondisi darurat bencana.

Hal itu diungkapkan Bobby saat menerima kunjungan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto di ruang kerja Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (23/2/2026).

Bobby menjelaskan, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi sebelumnya mengakibatkan dua desa tertimbun material longsor. Kedua desa tersebut berada di Kecamatan Tukka dan Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Desak Daerah Tuntaskan Dokumen Pascabencana Demi Percepatan Bantuan

Selain itu, sejumlah akses menuju wilayah terdampak, khususnya ke Kabupaten Tapanuli Tengah, sempat terputus. Namun, ia menyampaikan bahwa bantuan dari pemerintah pusat telah membantu percepatan penanganan di lapangan.

"Pada saat bencana, kondisi pemerintahan tingkat desa secara fisik sangat terdampak, termasuk kantor desa. Namun pascabencana, fungsi pemerintahan di kabupaten/kota yang terkena bencana seluruhnya tetap aktif. Pelayanan di rumah sakit dan Puskesmas menjadi fokus utama perbaikan saat tanggap darurat," ujar Bobby.

Pemerintah Provinsi Sumut sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat bencana melalui Surat Keputusan Gubernur sebagai langkah percepatan pemulihan wilayah terdampak.

Selain itu, Pemprov Sumut menyalurkan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok yang dihimpun dari aparatur sipil negara (ASN) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut melalui posko bencana. Pemprov juga memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah terdampak sebesar Rp2 miliar.

Sementara itu, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menyampaikan kunjungannya bertujuan memastikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara adaptif, terpadu, dan akuntabel di wilayah terdampak bencana.

Ia menegaskan pentingnya perlindungan ASN, fleksibilitas mekanisme kerja, integrasi layanan digital pemerintah, serta penyelamatan arsip pemerintahan sebagai bagian dari keberlanjutan birokrasi.

"Memastikan bahwa pelayanan publik digital dapat dilaksanakan untuk semua sektor, seperti layanan surat kendaraan dan pertanahan. Digitalisasi ini untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat," kata Purwadi.

Pemerintah Provinsi Sumut menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan infrastruktur dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal di seluruh wilayah terdampak.(jns)