DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi secara resmi melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026, Jumat (6/2/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Lapas Bagansiapiapi.
Penandatanganan komitmen bersama tersebut dilaksanakan di Lapangan Lapas Bagansiapiapi dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural serta seluruh petugas. Kegiatan berlangsung dengan khidmat sebagai bentuk keseriusan jajaran Lapas Bagansiapiapi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Melalui penandatanganan ini, seluruh petugas menyatakan komitmen untuk mendukung pembangunan Zona Integritas secara menyeluruh. Upaya tersebut diarahkan pada pencegahan praktik korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan.
Baca Juga:Kepala Lapas Bagansiapiapi menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar formalitas atau kegiatan seremonial semata. Menurutnya, komitmen yang telah ditandatangani harus diwujudkan dalam bentuk nyata melalui sikap, perilaku, dan kinerja petugas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
"Komitmen ini bukan hanya di atas kertas. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh petugas," tegasnya.
Lebih lanjut, Kalapas menekankan bahwa salah satu poin utama dalam pembangunan Zona Integritas adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia meminta seluruh petugas untuk menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama, dengan tetap berpedoman pada aturan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
"Poin pentingnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Berikan pelayanan terbaik dan utamakan pelayanan terlebih dahulu," ujar Kalapas menutup amanatnya.
Dengan adanya penandatanganan komitmen bersama ini, Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berharap dapat memperkuat budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi awal dalam perjalanan Lapas Bagansiapiapi menuju predikat WBK/WBBM Tahun 2026.
Ke depan, komitmen tersebut akan ditindaklanjuti dengan berbagai program dan inovasi layanan, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Seluruh upaya ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.(**)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik