Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi secara resmi melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026, Jumat (6/2/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Lapas Bagansiapiapi.
Penandatanganan komitmen bersama tersebut dilaksanakan di Lapangan Lapas Bagansiapiapi dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural serta seluruh petugas. Kegiatan berlangsung dengan khidmat sebagai bentuk keseriusan jajaran Lapas Bagansiapiapi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Melalui penandatanganan ini, seluruh petugas menyatakan komitmen untuk mendukung pembangunan Zona Integritas secara menyeluruh. Upaya tersebut diarahkan pada pencegahan praktik korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan.
Baca Juga:Kepala Lapas Bagansiapiapi menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar formalitas atau kegiatan seremonial semata. Menurutnya, komitmen yang telah ditandatangani harus diwujudkan dalam bentuk nyata melalui sikap, perilaku, dan kinerja petugas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
"Komitmen ini bukan hanya di atas kertas. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh petugas," tegasnya.
Lebih lanjut, Kalapas menekankan bahwa salah satu poin utama dalam pembangunan Zona Integritas adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia meminta seluruh petugas untuk menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama, dengan tetap berpedoman pada aturan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
"Poin pentingnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Berikan pelayanan terbaik dan utamakan pelayanan terlebih dahulu," ujar Kalapas menutup amanatnya.
Dengan adanya penandatanganan komitmen bersama ini, Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berharap dapat memperkuat budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi awal dalam perjalanan Lapas Bagansiapiapi menuju predikat WBK/WBBM Tahun 2026.
Ke depan, komitmen tersebut akan ditindaklanjuti dengan berbagai program dan inovasi layanan, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Seluruh upaya ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan.(**)
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah