DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi terus memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya di bidang pengamanan, guna menjaga stabilitas dan keamanan lingkungan pemasyarakatan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan penguatan yang diberikan langsung oleh Kepala Lapas Bagansiapiapi kepada seluruh jajaran pengamanan, Jumat (6/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Serbaguna Lapas Bagansiapiapi itu diikuti oleh seluruh petugas pengamanan serta jajaran struktural. Penguatan ini menjadi bagian dari komitmen manajemen Lapas untuk meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, dan kesiapsiagaan petugas dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Kepala Lapas Bagansiapiapi, Agus Imam Taufik, dalam arahannya menegaskan pentingnya peningkatan kewaspadaan dan ketelitian, terutama dalam proses keluar-masuk orang dan barang ke dalam lapas. Menurutnya, aspek tersebut merupakan salah satu titik krusial dalam menjaga keamanan dan mencegah terjadinya gangguan ketertiban.
"Seluruh petugas harus benar-benar teliti dan tidak lengah, khususnya dalam pemeriksaan orang maupun barang yang masuk dan keluar dari lapas. Pengamanan adalah tanggung jawab bersama yang tidak boleh dianggap sepele," ujar Agus Imam Taufik.
Selain penguatan di bidang pengamanan fisik, Kalapas juga menyoroti pentingnya sikap bijak petugas dalam menggunakan media sosial. Ia mengingatkan agar setiap petugas menjaga etika dan profesionalisme, mengingat perilaku di ruang digital dapat berdampak langsung pada citra institusi.
"Gunakan media sosial secara positif, bertanggung jawab, dan terarah. Jangan sampai ada tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun nama baik organisasi akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak," tegasnya.
Lebih lanjut, Kalapas menekankan bahwa pengamanan lapas tidak hanya berkaitan dengan penjagaan fisik, tetapi juga mencakup integritas dan perilaku petugas, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran untuk senantiasa mematuhi aturan dan kode etik yang berlaku.
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah