Kesadaran Publik Meningkat, Ombudsman Sumut Catat Lonjakan Aduan Pelayanan Publik 2025

JELAJAHNEWS.ID -Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik di Sumatera Utara terus meningkat. Hal ini tercermin dari data Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Ombudsman Sumut) yang mencatat 769 pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2025.

Dari ratusan aduan tersebut, Ombudsman Sumut menindaklanjuti 412 laporan resmi, sedangkan 357 aduan lainnya tidak diregistrasi karena masuk kategori non-laporan. Mayoritas laporan yang ditangani berkaitan dengan dugaan maladministrasi pada sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Herdensi, menyebutkan bahwa peningkatan jumlah pengaduan merupakan sinyal positif bagi penguatan demokrasi pelayanan publik.

"Kesadaran masyarakat semakin tinggi. Mereka tidak lagi pasif, tetapi berani melapor ketika haknya tidak terpenuhi," ujarnya.

Namun, ia mengakui bahwa peningkatan laporan juga menandakan masih lemahnya tata kelola di sejumlah instansi. Data Ombudsman menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan menjadi instansi paling banyak dilaporkan, dengan 43 laporan sepanjang 2025. Aduan tersebut didominasi masalah keterlambatan penerbitan sertifikat dan konflik penguasaan lahan.

Dalam catatan Ombudsman Sumut, terdapat kasus penundaan berlarut yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Tapanuli Utara dalam mengeksekusi putusan PTUN terkait pembatalan SHM. Kasus serupa juga terjadi di Humbang Hasundutan, di mana proses penerbitan sertifikat tidak berjalan meskipun kewajiban administratif, termasuk pembayaran PNBP, telah dipenuhi oleh pelapor.

Selain sektor pertanahan, Ombudsman Sumut menerima cukup banyak aduan di bidang perbankan, terutama terkait pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur dan klaim asuransi kredit yang tertunda. Sektor kesehatan juga menjadi sorotan, khususnya layanan RSUD yang dinilai belum optimal dari sisi kualitas pelayanan, ketersediaan obat, alat medis, hingga kepastian jaminan asuransi kesehatan.

Secara jangka panjang, Ombudsman mencatat tren peningkatan laporan sejak 2020 hingga 2025, dengan rata-rata kenaikan 73 laporan setiap tahun. Tren ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan maladministrasi secara sistematis.

Ombudsman Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian laporan dengan mengedepankan keadilan dan perlindungan hak masyarakat. Saran perbaikan rutin diberikan kepada instansi terlapor sebagai langkah pembenahan berkelanjutan.

Ke depan, Ombudsman berharap adanya komitmen kuat dari pimpinan instansi pelayanan publik untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Dengan dukungan masyarakat yang aktif dan responsivitas penyelenggara layanan, kualitas pelayanan publik di Sumatera Utara diharapkan dapat semakin meningkat.