RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Wakil Bupati Konawe Utara, H. Abuhaera, mewakili Bupati Konawe Utara, H. Ikbar, secara resmi membuka kegiatan Penilaian Pemetaan Kompetensi dan Potensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Konawe Utara dengan menggunakan metode Computer Assisted Competency Test (CACT), di Kantor UPT Badan Kepegawaian Negara (BKN), Rabu (22/10/2025).
Penilaian kompetensi tersebut diikuti oleh 716 peserta dan akan berlangsung selama delapan hari, mulai tanggal 22 hingga 29 Oktober 2025, dengan pembagian 14 sesi pelaksanaan.
Acara pembukaan turut dihadiri oleh Kepala Kantor Regional IV BKN, Sekretaris Daerah Konawe Utara, Dr. Safruddin,serta Kepala BKPSDM Konawe Utara.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Konawe Utara menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah dalam upaya menggali potensi, serta meningkatkan kompetensi manajerial dan sosial kultural aparatur sipil negara.
"Kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi, kompetensi manajerial, dan sosial kultural para aparatur, sehingga mampu mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional, mandiri, adaptif, dan berdaya saing tinggi," ujar H. Abuhaera.
Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam membangun sistem manajemen talenta ASN, sebagaimana diamanatkan dalam:
* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik