JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengimbau perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Sumut agar menggunakan kendaraan dengan plat nomor BK atau BB. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB), yang kemudian bisa dimanfaatkan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
"Kalau perusahaan domisilinya di Sumut, tetapi kendaraan operasionalnya masih pakai plat luar, pajaknya tidak masuk ke Sumut. Padahal jalan yang mereka lalui dibangun dari APBD kita. Jadi kami mengimbau agar segera menyesuaikan plat kendaraan sesuai domisili," ujar Bobby, Senin (29/9/2025), usai Rapat Paripurna Persetujuan P-APBD 2025 di DPRD Sumut.
Bobby menilai upaya optimalisasi PAD melalui pajak kendaraan bermotor semakin mendesak, mengingat dana transfer dari pemerintah pusat mengalami efisiensi. Ia menegaskan, kebijakan serupa juga telah dilakukan di sejumlah provinsi lain, seperti Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. "Jadi ini hal biasa, bukan sesuatu yang baru. Kita di Sumut hanya melakukan hal yang sama, untuk kepentingan bersama," jelasnya.
Baca Juga:Terkait isu yang sempat mencuat di media sosial mengenai pemeriksaan kendaraan berplat luar saat kunjungannya ke Kabupaten Langkat, Bobby menegaskan tidak ada razia ataupun penindakan. Ia menjelaskan, saat itu dirinya hanya menghentikan tiga truk untuk memeriksa tonase, karena kondisi jalan provinsi di Langkat mengalami kerusakan.
"Tiga kendaraan yang kita hentikan itu semua bermasalah di tonase. Kebetulan salah satunya berplat luar Sumut. Jadi sekalian kita sampaikan imbauan, tidak ada razia atau penilangan," katanya.
Bobby kembali menekankan bahwa kebijakan ini murni untuk kepentingan masyarakat Sumut. Dengan optimalisasi PAD melalui pajak kendaraan operasional perusahaan, pemerintah provinsi dapat lebih leluasa memperbaiki jalan, membangun infrastruktur, serta meningkatkan pelayanan publik.
"Sekali lagi, tidak ada razia kendaraan berplat luar. Ini murni sosialisasi dan edukasi, agar perusahaan yang berdomisili di Sumut bersama-sama mendukung pembangunan daerah," tutupnya.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik