Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
JELAJAHNEWS.ID -PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap layanan operasional. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut arahan Gubernur DKI Jakarta setelah terjadi tiga kecelakaan sepanjang September 2025 yang melibatkan dua operator mitra Transjakarta, yakni Damri dan Steady Safe.
Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, menegaskan pihaknya berkomitmen serius menangani kasus tersebut dan memperbaiki sistem layanan.
"Keselamatan adalah prioritas utama kami. Kami menggandeng KNKT karena keahlian dan independensi mereka dalam melakukan investigasi kecelakaan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/9).
Baca Juga:Menurut Welfizon, kerja sama ini meliputi investigasi menyeluruh terhadap penyebab kecelakaan, baik yang dipengaruhi faktor manusia (SDM), prosedur operasional, maupun aspek teknis armada. Hasil temuan KNKT nantinya akan dijadikan dasar untuk merumuskan perbaikan sistem transportasi secara komprehensif.
Ia menambahkan, pihaknya berharap langkah ini dapat meningkatkan kualitas layanan Transjakarta serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pengguna.
"Kami menyadari adanya kebutuhan untuk perbaikan di berbagai aspek. Oleh karena itu, kami akan bekerja sama erat dengan KNKT, sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya, untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan," tandasnya.
Transjakarta sebelumnya juga telah menindaklanjuti sejumlah rekomendasi KNKT, termasuk 15 langkah keselamatan (safety actions). Salah satu poin penting adalah memastikan keamanan lintasan, baik di dalam maupun di luar koridor, yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah