DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Pelantikan Endang Nugrahani Pramono Anung sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DKI Jakarta sempat menuai perhatian publik dan viral di media sosial. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa jabatan tersebut bersifat sosial dan tidak berhubungan dengan struktur pemerintahan Pemprov DKI.
"Istri saya tidak punya jabatan apa pun di Balai Kota, apalagi disebut staf khusus gubernur, itu tidak benar," kata Pramono di Stasiun MRT Fatmawati, Senin (15/9/2025).
Pramono menjelaskan, pelantikan Bunda PAUD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengamanatkan istri kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk mengemban tugas sebagai pendamping dalam bidang pendidikan anak usia dini.
Baca Juga:Menurutnya, jabatan tersebut sama sekali tidak memberikan keuntungan materi. "Bunda PAUD tidak digaji sepeser pun. Malah kegiatannya lebih banyak bersifat sosial untuk mendukung program pendidikan anak di Jakarta," jelas Pramono.
Ia juga menepis anggapan bahwa sang istri mencampuri pekerjaannya sebagai gubernur. "Istri saya orang rumahan, bahkan tidak punya media sosial. Dari dulu dia tidak pernah ikut campur dalam pekerjaan saya," ujarnya.
Sebagai Bunda PAUD, Endang Nugrahani akan mendukung berbagai kegiatan sosial yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Jakarta. Pramono berharap penjelasan ini bisa meluruskan kesalahpahaman publik dan menegaskan bahwa jabatan Bunda PAUD bukanlah posisi struktural di Pemprov.(jn/**)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah