JELAJAHNEWS.ID -Prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut adanya potensi hujan di wilayah Jabodetabek pada pertengahan Agustus 2025. Menyikapi kondisi itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara (AU) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 17 hingga 21 Agustus 2025.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, menegaskan operasi ini merupakan langkah antisipatif menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
"OMC adalah upaya mitigasi proaktif untuk menekan risiko cuaca ekstrem. Kami ingin memastikan seluruh rangkaian acara kenegaraan dan perayaan masyarakat dalam HUT RI ke-80 dapat berlangsung khidmat, aman, dan nyaman," jelas Isnawa, Senin (18/8).
BMKG mengungkapkan, beberapa indikator atmosfer menunjukkan peluang hujan masih cukup tinggi. Perwakilan Direktorat Meteorologi Publik BMKG, Fahim, mengatakan fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang aktif di Samudra Hindia bagian barat menjadi salah satu faktor utama.
"Selain MJO, terdapat potensi gelombang low frequency, gelombang Kelvin, dan nilai OLR negatif di wilayah Jawa bagian barat. Semua itu menjadi indikator masih adanya potensi hujan di Jabodetabek," ujar Fahim.
Lebih lanjut, BMKG mencatat kelembapan di kawasan Jabodetabek berkisar antara 40–100 persen dengan kondisi atmosfer labil lemah serta potensi konveksi sedang. Menurut Fahim, hal ini menunjukkan kemungkinan hujan masih perlu diwaspadai.
OMC dipilih sebagai langkah cepat Pemprov DKI untuk mengurangi dampak cuaca ekstrem. Selain menjaga keamanan warga, operasi ini sekaligus mendukung kelancaran peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI yang akan diisi dengan berbagai agenda resmi dan perayaan publik.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi