DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmennya untuk melaksanakan dan menyukseskan seluruh program Pemerintah Pusat di wilayah Sumut. Sejumlah program prioritas yang menjadi fokus antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan Sekolah Rakyat (SR).
"Partai Gerindra telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Sumatera Utara. Kepercayaan ini akan saya buktikan melalui kerja nyata dan menjadi kader yang baik," ujar Bobby saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Gerindra Sumut di Hotel Emerald Garden, Medan, Sabtu (9/8/2025).
Bobby memaparkan bahwa beberapa program Presiden RI Prabowo Subianto telah berjalan di Sumut dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu kebijakan yang diapresiasi adalah penetapan harga komoditas gabah kering sebesar Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram.
Baca Juga:"Seluruh petani menganggap kebijakan ini luar biasa karena manfaatnya langsung dirasakan di tingkat petani," kata Bobby.
Terkait program MBG, Pemprov Sumut menargetkan pendirian 1.700 unit dapur Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG). Saat ini, 77 dapur telah beroperasi, dan hingga akhir 2025 ditargetkan mencapai 200 dapur. Bobby menegaskan, pembiayaan pembangunan SPPG akan didukung melalui pendanaan Bank Sumut.
Untuk program KMP, Sumut telah membentuk 6.110 koperasi merah putih di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Bobby, koperasi tersebut telah menggerakkan roda perekonomian dengan omzet mencapai Rp2 miliar.
Sementara itu, program Sekolah Rakyat juga mulai berkembang di Sumut. Salah satu contoh berada di Kota Padangsidimpuan yang telah memiliki jenjang pendidikan dari SD, SMP, hingga SMA/SMK.
Bobby mengajak seluruh kepala daerah yang juga kader Partai Gerindra untuk bersinergi menyukseskan program pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang hadir dalam acara tersebut, mengingatkan seluruh kepala daerah kader Gerindra agar tidak membuat kebijakan yang merugikan masyarakat.
"Kita harus membuat kebijakan yang bermanfaat. Tidak boleh euforia, tetap bekerja, dan selalu dekat dengan rakyat," tegas Dasco.
Ia menambahkan, melalui kebijakan yang bermanfaat, masyarakat akan merasakan kehadiran para pemimpin sebagai pembuat kebijakan yang berguna, sekaligus mengenalkan program Presiden yang pro-rakyat.
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah