Gubernur Sumut Dorong Optimalisasi Program KPR FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

JELAJAHNEWS.ID - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, mendorong seluruh bupati dan wali kota di wilayah Sumut untuk mengoptimalkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Menurutnya, program ini merupakan solusi nyata dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki hunian layak.

"Ini program luar biasa dari Presiden RI. Harus kita maksimalkan, terutama di tingkat kabupaten dan kota. Banyak masyarakat kita yang belum punya rumah, dan program ini memberi banyak kemudahan," ujar Bobby usai mengikuti rapat koordinasi bersama BP Tapera secara virtual di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30, Medan, Senin (30/6/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 baru sekitar 73,47% rumah tangga di Sumut yang memiliki akses terhadap hunian layak. Dari total sekitar 1,5 juta rumah tangga, lebih dari 400.000 rumah tangga masih belum mendapatkan hunian sesuai standar.

Program FLPP hadir untuk menjawab permasalahan tersebut dengan berbagai kemudahan. Uang muka hanya 1% dari harga rumah, serta suku bunga tetap 5% flat sepanjang masa pinjaman. Dengan kisaran harga rumah FLPP di Sumut sebesar Rp166 juta, maka uang muka yang dibutuhkan hanya sekitar Rp1,6 juta.

"Program ini sangat terjangkau. Suku bunga lebih rendah dibanding KPR biasa. Jika kita persiapkan semua dengan baik, manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat," tambah Gubernur Bobby.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa hingga 25 Juni 2025, realisasi program FLPP di Sumut baru mencapai 4,32% atau sekitar 5.003 unit. Untuk itu, ia menilai perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif agar program ini mencapai target maksimal.

Heru menjelaskan bahwa rumah yang tersedia dalam program FLPP adalah rumah siap huni, bukan hanya desain atau bangunan setengah jadi. Masyarakat bisa memilih langsung unit rumah melalui aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Sejahtera) dan mengecek ketersediaan rumah lewat situs sikumbang.tapera.go.id.

"Kami minta calon debitur mengecek langsung rumahnya, bahkan diwajibkan untuk swafoto di lokasi rumah yang dipilih. Ini agar masyarakat benar-benar mendapat rumah sesuai standar," jelas Heru melalui konferensi virtual.

Heru juga menegaskan bahwa pelaksanaan program ini diawasi secara ketat oleh lebih dari 20 asosiasi pengembang yang terdaftar dalam aplikasi SIRENG. Selain itu, lokasi perumahan wajib terdaftar di SIKUMBANG, sehingga meminimalkan risiko pembangunan rumah di bawah standar.

"Semuanya berjalan melalui sistem, diawasi dengan ketat. Harapan kami, masyarakat tidak akan lagi mendapatkan rumah dengan dinding retak, sanitasi buruk, atau jalan lingkungan yang tidak layak," pungkas Heru.(jns)