DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Menurut Bobby, normalisasi dan perbaikan kedua tanggul tersebut penting dilakukan untuk menyelamatkan sekitar 10.000 hektare lahan pertanian yang sangat bergantung pada pasokan air dari tanggul.
Pemerintah Provinsi Sumut tengah mempertimbangkan dua skema pendanaan untuk proyek ini. Pertama, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Kedua, dikerjakan secara multiyears dan dimulai pada Perubahan APBD tahun 2025, dengan catatan mendapat persetujuan dari DPRD Sumut.
"Kami ajukan juga opsi pengerjaan multiyears agar proyek ini bisa dimulai tahun ini lewat Perubahan APBD 2025. Tentunya semua tergantung persetujuan DPRD," tambah Bobby.
Saat berada di lokasi Tanggul Dalu-dalu, Bobby melihat langsung titik tanggul yang jebol dan berdialog dengan sejumlah petani. Ia mendengarkan langsung keluhan mereka dan menyerap aspirasi terkait kebutuhan air irigasi.
Gubernur meminta petani bersabar dan menegaskan bahwa pemerintah akan segera memulai proses pembangunan. Proyek ini diperkirakan memakan waktu sekitar 10 bulan.
"Kami pastikan pengerjaan segera dimulai. Mohon kesabaran dari Bapak dan Ibu petani, karena proses ini memerlukan waktu kurang lebih 10 bulan," katanya.
Di lokasi Bendung Tanjung Muda, pembangunan akan dimulai dengan perbaikan sedimentasi, guna memastikan aliran air berjalan lancar ke area persawahan.(jns)
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum