P.SIDIMPUAN - Spanduk Bertuliskan “Ketua DPRD bukan Kepling dan bekerjalah untuk rakyat” terpajang di Kantor DPRD Padangsidimpuan, Jalan Sudirman, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Selasa (4/8/2020).
Setelah beberapa minggu yang lalu Ketua DPRD Padangsidimpuan, Siwan Siswanto sempat mendapat kiriman papan bunga yang bertuliskan “prihatin dengan cara berfikir Ketua DPRD Padangsidimpuan kurang sehat, Ketua DPRD kembali mendapat kiriman, namun bukan papan bunga, tapi dua spanduk.
Masih terpajang spanduk-spanduk yang dikirim oleh Aliansi Pusat Kajian Mahasiswa. Masing-masing spanduk bertuliskan, “Ayo Ketua DPRD, bekerjalah untuk warga, jangan cuma sahkan APBD? Ketua DPRD bukan kepling, ketua DPRD dipilih warga bukan diangkat Wali Kota”.
Selanjutnya, spanduk yang kedua dituliskan “Tolak Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2019. Diduga Bodong, karena tanpa persetujuan seluruh anggota DPRD dan pembahasan tidak transparan”. Keberadaan spanduk tersebut langsung menjadi perhatian masyarakat, terutama pejalan kaki yang melintas dari kawasan tersebut. Banyak warga yang singgah untuk membaca dua spanduk yang di pajang.
Ketua Aliansi Pusat Kajian Mahasiswa Riski yang di kutip dari media sosial mengatakan, Aksi bisu yang di gelar oleh APKM ini adalah bentuk kekecewaan atas bungkamnya Ketua DPRD Padangsidimpuan terhadap LKPJ APBD 2019 Pemerintahan Kota Padangsidimpuan.
“Kekecewaan kepada Ketua DPRD karena terkesan tidak mampu menjalankan tugas pengawasannya sebagai legislatif. Malahan seperti mengamini dan membela Walikota Padangsidimpuan,\" lanjutnya.
Ia menilai Ketua DPRD juga tertutup dan arogan terhadap semua tahapan APBD 2019. Terkesan menutup-nutupi sesuatu yang salah kepada warga Padangsidimpuan.
“Ketua DPRD sepertinya lupa kalau dia dipilih warga kota padangsidimpuan. Bukan diangkat Wali Kota,\" tuturnya.
Saat pewarta mengkonfirmasi Ketua DPRD Siwan Siswanto melalui telpon seluler, dan pesan Whatsapp, Siwan tidak merespon, dan diduga alergi terhadap wartawan.
Hingga berita ini dilansir, pewarta belum memperoleh tanggapan ketua DPRD terkait pajangan Spanduk Bertuliskan “Ketua DPRD bukan Kepling dan bekerjalah untuk rakyat” yang dikirim dari Aliansi Pusat Kajian Mahasiswa.( Irul Daulay)
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mendesak Jaksa Agung untuk segera mencopot seluruh jajaran Kejaksaan Negeri (Ke
Hukum
Pelarian Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas Bank BNI Unit Aek Nabara, Cabang Rantauprapat, yang diduga menggelapkan dana jemaat gerej
Peristiwa