Ngaku Bingung, Nadiem : Tuntutan Saya Lebih Besar Dari Pembunuh?
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
MEDAN - Geliat rekomendasi pilkada Kota Medan, telah memberikan dinamisasi dan semakin mengarah, sebab hanya 2 Partai Politik yang bisa usung sendiri untuk pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
Jelang Pilkada Kota Medan dalam waktu dekat, yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020, hanya 2 partai yang bisa mengusung calon sendiri yaitu, Partai PDI- Perjuangan dan Partai Gerindra.
Sementara rekom partai Gerindra telah memutuskan Pasangan Bobby Nasution - Aulia Rachman sebagai Cawalkot dan Cawawakot Kota Medan, pada tanggal 22 Juni 2020 lalu.
Melihat kondisi saat ini, bagaimana dengan Partai PDI-Perjuangan ? Apakah hanya memberi rekom untuk Bobby saja ? yang artinya akankah PDI-P bergandengan dengan Gerindra ?
Kader Muda PDI-P Kota Medan, M. Igbal, SE, disela-sela aktivitasnya sebagai sekretaris Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3TSU), Kamis (6/8/2020), di Jalan Tempuling warkop DWS mengatakan, semua opini dan pendapat saat ini sah-sah aja, namun akhirnya akan terjawab ketika rekomendasi setiap partai telah dikeluarkan, seperti Partai Demokrat, kami dapat info, bahwa Demokrat belum mengeluarkan rekom keputusan dukungan buat Akhyar, namun beberapa minggu lalu, disebutkan akhyar bahkan sudah didaulat jadi kader Demokrat, padahal Akhyar masih kader PDI-P hasil rekom calon wakil walikota periode 2015-2020.
Bahkan, berdasarkan hasil di perubahan Surat Keputusan Kepengurusan DPD PDI-P yang baru hasil revisi, menyatakan nama Akhyar sudah tidak ada.
\"Kita tidak mau berandai-andai apalagi mengekspos di media, bahwa seseorang tersebut terkesan sudah sah sebagai apa gitu, namun kita sendiri masih sulit mengestimasikan rekom DPP Partai, terkhusus PDI-P,\" ujar M.Iqbal.
Lebih lanjut, Iqbal, mengatakan, Bobby juga sejatinya bukan kader PDI-P, namun kaca mata saya, Bobby adalah sosok yang masih muda, energik, tentunya memiliki inovasi, apalagi beliau lulusan IPB Bogor, dan memiliki mertua seorang Presiden Indonesia yaitu Bapak Jokowi, dimana kepemimpinan beliau, jelas menjadi tauladan dan mewujudkan Indonesia satu rasa, satu harga, dan satu hati yaitu Indonesia Maju.
\"Jadi wajar saja, Bobby jadi pilihan PDI-P, namun Bobby juga harus didampingi orang yang lebih tua, berpengalaman, khususnya mengerti serta memahami organisasi pemerintahan,\" tandasnya.
Iqbal, juga melihat berdasarkan kondisi saat ini, dimana dinamisasi politik pasca pemilihan presiden sudah mencair, dimana Gerindra sudah masuk ke pemerintahan Indonesia Maju.
\"Bahkan PDI-P, juga tidak salah jika mengeluarkan rekom Bobby berpasangan dengan kader PDI-P tulen, ya pastinya berdasarkan pandangan saya, Dr. Soetarto sangat layak mendampungi Bobby, karena sosok yang organisatoris dan tipekal mendidik dan seorang pendidik atau Akademisi, sehingga kloplah, jika dua kutub yang harmonis atau memiliki kemistri (kecocokan),\" ungkapnya.
Diakhir, statemennya, Iqbal mengatakan, bahwa akhir adalah keputusan DPP PDI-P siapa yang menjadi pasangan Bobby nantinya.(Sril)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah