Ngaku Bingung, Nadiem : Tuntutan Saya Lebih Besar Dari Pembunuh?
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
MEDAN - Dukungan dari sejumlah anggota DPRD Medan untuk dibentuknya Panitia khusus (Pansus) Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) terus mengalir.
Jika sebelumnya, wacana pembentukan Pansus yang diprakarsai anggota Komisi IV DPRD Medan Antonius D Tumanggor (Nasdem), kali ini didukung dari fraksi yang berbeda.
Seperti Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan Edy Eka Suranta Meliala (foto) asal Partai Gerindra kepada Awak media, Kamis (25/6/2020) menyebut mendukung penuh pembentukan Pansus SIMB. “Kami utusan Fraksi Gerindra di Komisi IV berjumlah 3 orang sepakat dibentuknya Pansus SIMB,” sebut Dico sapaan akrab Edy Eka Suranta Meliala.
Disampaikan Dico, adapun tujuanya dibentuk Pansus untuk lebih fokus menelusuri kejanggalan yang ada saat ini. “Jumlah bangunan di kota Medan menjamur, namun perolehan retribusi SIMB sangat minim. Ini kan mencurigakan,” ujar Dico politisi Gerindra asal dapil V itu.
Setelah kita telusuri tambah Dico, banyak bangunan yang menyimpang bahkan tidak memiliki SIMB serta melanggar estetika kota. Parahnya kata Dico lagi, penyimpangan itu terkesan ada pembiaran dari instansi terkait seperti Dinas PKP2R, Satpol PP, Dinas PMPTSP, Camat, Lurah hingga Kepling.
Ditegaskan Dico, akibatnya sangat fatal, selain merusak tatanan kota juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan dari retribusi SIMB dipastikan mengalami kebocoran. “Hal itu lah yang ingin kita perbaiki. Diharapkan melalui Pansus segala persoalan selama ini dapat lebih diperbaiki,” tukas Dico.
Terkait hal itu, Dico juga mengajak teman teman nya di DPRD Medan sepakat membentuk Pansus. “Tujuannya untuk memaksimalkan PAD dan memperbaiki estetika kota menuju kota Medan lebih baik. Saya pastikan, Pansus akan lebih fokus dan detail menjalankan fungsinya,” jelas Dico seraya menyebut ke 3 anggota dewan dari Partai Gerindra yang ada di Komisi IV, Senin depan akan berkordinasi dengan Fraksinya.
Diketahui, sebelumnya anggota Komisi IV Antonius Tumanggor (Nasdem) memprakarsai pembentukan Pansus SIMB. Adapun alasan Tumanggor untuk menyelamatkan kebocoran PAD dari sektor retribusi SIMB.
Bahkan, Antonius Tumangor mensinyalir kebocoran PAD itu hingga miliaran rupiah pertahunnya karena kurang tegasnya aparat Pemko Medan melakukan penertiban bangunan yang menyimpang. (Is)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah