RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - Dukungan dari sejumlah anggota DPRD Medan untuk dibentuknya Panitia khusus (Pansus) Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) terus mengalir.
Jika sebelumnya, wacana pembentukan Pansus yang diprakarsai anggota Komisi IV DPRD Medan Antonius D Tumanggor (Nasdem), kali ini didukung dari fraksi yang berbeda.
Seperti Wakil Ketua Komisi IV DPRD Medan Edy Eka Suranta Meliala (foto) asal Partai Gerindra kepada Awak media, Kamis (25/6/2020) menyebut mendukung penuh pembentukan Pansus SIMB. “Kami utusan Fraksi Gerindra di Komisi IV berjumlah 3 orang sepakat dibentuknya Pansus SIMB,” sebut Dico sapaan akrab Edy Eka Suranta Meliala.
Disampaikan Dico, adapun tujuanya dibentuk Pansus untuk lebih fokus menelusuri kejanggalan yang ada saat ini. “Jumlah bangunan di kota Medan menjamur, namun perolehan retribusi SIMB sangat minim. Ini kan mencurigakan,” ujar Dico politisi Gerindra asal dapil V itu.
Setelah kita telusuri tambah Dico, banyak bangunan yang menyimpang bahkan tidak memiliki SIMB serta melanggar estetika kota. Parahnya kata Dico lagi, penyimpangan itu terkesan ada pembiaran dari instansi terkait seperti Dinas PKP2R, Satpol PP, Dinas PMPTSP, Camat, Lurah hingga Kepling.
Ditegaskan Dico, akibatnya sangat fatal, selain merusak tatanan kota juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemko Medan dari retribusi SIMB dipastikan mengalami kebocoran. “Hal itu lah yang ingin kita perbaiki. Diharapkan melalui Pansus segala persoalan selama ini dapat lebih diperbaiki,” tukas Dico.
Terkait hal itu, Dico juga mengajak teman teman nya di DPRD Medan sepakat membentuk Pansus. “Tujuannya untuk memaksimalkan PAD dan memperbaiki estetika kota menuju kota Medan lebih baik. Saya pastikan, Pansus akan lebih fokus dan detail menjalankan fungsinya,” jelas Dico seraya menyebut ke 3 anggota dewan dari Partai Gerindra yang ada di Komisi IV, Senin depan akan berkordinasi dengan Fraksinya.
Diketahui, sebelumnya anggota Komisi IV Antonius Tumanggor (Nasdem) memprakarsai pembentukan Pansus SIMB. Adapun alasan Tumanggor untuk menyelamatkan kebocoran PAD dari sektor retribusi SIMB.
Bahkan, Antonius Tumangor mensinyalir kebocoran PAD itu hingga miliaran rupiah pertahunnya karena kurang tegasnya aparat Pemko Medan melakukan penertiban bangunan yang menyimpang. (Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik