Ngaku Bingung, Nadiem : Tuntutan Saya Lebih Besar Dari Pembunuh?
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
MEDAN - Anggota DPRD Medan Hendri Duin Sembiring dorong petugas Dinas Perdagangan Kota Medan proaktif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi tera tera. Dengan maksimalnya pengawasan tera ulang, dipastikan akan meningkatkan PAD.
Hal tersebut dicetuskan Hendri Duin Sembiring (foto) saat DPRD Medan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perdagangan Kota Medan, di ruang Komisi III gedung dewan, Selasa (9/6/2020). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III Abdul Rahman. Juga dihadiri Kepala Dinas Perdagangan Damikrot dan stafnya.
Dikatakan Hendri Duin asal politisi PDI P itu, target Rp 350 juta dari retribusi dinilai terlalu kecil. Sebab, banyak pedagang di 53 pasar Kota Medan.
Dikatakan Hendri Duin, dengan pengawas yang maksimal, selain meningkatkan PAD juga akan memberikan kenyamanan terhadap konsumen. Dimana, saat belanja menggunakan timbangan tidak akan tertipu lagi dengan volume.
Ditambahkan Anggota DPRD Hendri Duin, upaya peningkatan PAD sangat berpotensi. Selain banyak pasar juga banyak restoran, Mall dan hotel di Medan.
Sama halnya dengan banyaknya Pertamina SPBU yang akan menggunakan nozzle. Hendri mendorong agar dilakukan pengawasan.
“Tadi disebut setiap nozzle di SPBU nilai retribusinya Rp 70 ribu. Jumlahnya itu seribu lebih dari 96 SPBU di Kota Medan. Terus yang jual minyak di pinggir jalan itu sejenis pertamina mini apakah itu termasuk, itu nozzle juga kan,” cetus Anggota DPRD Medan Hendri Duin dengan nada bertanya.
Sama halnya Wakil Ketua Komisi III, anggota DPRD Abdul Rahman menyayangkan pernyataan Damikrot yang mengeluhkan jika SPPD petugas tera-tera yang dipotong akibat covid-19. Menurutnya, tak pantas seorang ASN mengeluhkan pemotongan SPPD dalam menyelesaikan tugasnya.
“Saya tadi dengar jika petuga tera yang jumlahnya 16 orang itu ngeluh karena SPPDnya dipotong akibat covid-19. Akibatnya sampai sekarang baru mendata timbangan pedagang di 10 dari 53 pasar tradisional di kota Medan. Jika ini tidak selesai, saya akan buat pernyataan di media kalo dinas perdagangan tak bekerja karena SPPD dipotong,” sebutnya. (rel/Is)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi