DPR Soroti Selisih Rp10 Triliun Anggaran MBG, BGN Diminta Hitung Ulang Secara Presisi
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35), mantan istri seorang anggota Polri, yang ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala di sebuah rumah di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara, Minggu (2/8/2026).
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyusul adanya keraguan dan sejumlah kejanggalan yang dirasakan pihak keluarga korban terkait penyebab kematian Winda. Komisi III meminta aparat penegak hukum tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara menyeluruh.
"Komisi III DPR RI dengan saksama mengikuti perkembangan kasus meninggalnya WL, mantan istri anggota Polri di Medan, yang disebutkan meninggal karena bunuh diri dengan menggunakan senjata api," kata Habiburokhman dalam keterangan video yang diterima Parlementaria di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Baca Juga:Menurut Habiburokhman, keraguan yang disampaikan keluarga korban harus menjadi perhatian serius aparat kepolisian. Ia menekankan bahwa proses penanganan perkara harus dilakukan secara objektif, profesional, transparan, dan menggunakan pendekatan ilmiah.
"Mengingat adanya keraguan dan kejanggalan yang dirasakan oleh pihak keluarga korban, maka Komisi III mendesak Polda Sumatera Utara termasuk Polresta Medan beserta seluruh jajaran yang menangani perkara ini untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan," ujar politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Habiburokhman juga mengingatkan agar tidak ada fakta dalam perkara tersebut yang disembunyikan. Ia meminta aparat bekerja berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kesimpulan mengenai penyebab kematian korban tidak diambil secara tergesa-gesa.
"Jangan ada sedikit pun fakta yang ditutup-tutupi. Dan jangan membuat kesimpulan yang sembarangan, apalagi tergesa-gesa. Proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara objektif, profesional, serta berbasis pendekatan ilmiah," tegasnya.
Komisi III DPR RI, lanjut Habiburokhman, akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penanganan perkara tersebut. Komisi yang membidangi antara lain urusan penegakan hukum itu juga berencana meminta penjelasan langsung dari pihak kepolisian dan keluarga korban.
"Kami, Komisi III DPR RI, akan mengawal kasus ini. Kami juga akan memanggil pihak Polda Sumatera Utara, pihak Polresta Medan, serta keluarga korban pada hari Selasa yang akan datang untuk melakukan rapat dengar pendapat umum," ungkap Habiburokhman.
Sebelumnya, Winda Lorenza ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di bagian kepala di sebuah rumah di Kompleks Bumi Asri, Kecamatan Medan Helvetia, pada Minggu (2/8/2026). Dalam penanganan awal, polisi menduga korban meninggal akibat bunuh diri menggunakan senjata api jenis revolver.
Namun, pihak keluarga menyatakan memiliki keraguan dan merasakan sejumlah kejanggalan terkait kematian Winda. Keluarga kemudian melaporkan dugaan pembunuhan kepada pihak berwenang.
Perbedaan pandangan mengenai penyebab kematian tersebut membuat penanganan perkara menjadi perhatian publik dan Komisi III DPR RI. Karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan diharapkan mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti yang tersedia, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban.
Hingga seluruh proses tersebut selesai, dugaan bunuh diri maupun dugaan pembunuhan masih perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses penyelidikan dan belum dapat dinyatakan sebagai kesimpulan akhir.(jn/**)
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan tr
Daerah