Soedeson Tandra: Perampasan Aset Tetap Bisa Berjalan Meski Tersangka Meninggal atau Melarikan Diri
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab meninggalnya Sutrimo, Kepala Rumah Tangga (Karumga) mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, yang ditemukan meninggal dunia di halaman sebuah klinik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Ia menegaskan proses penyidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan agar penyebab kematian dapat diungkap berdasarkan fakta hukum.
Permintaan tersebut disampaikan Habib Aboe menyusul munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait penyebab meninggalnya Sutrimo. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dijawab melalui penyelidikan dan penyidikan yang mendalam sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di ruang publik.
Baca Juga:
"Saat ini banyak spekulasi liar yang berkembang di masyarakat terkait meninggalnya Saudara Sutrimo. Oleh karena itu, saya meminta Bareskrim Polri melakukan penyidikan secara mendalam, komprehensif, dan profesional agar diperoleh kesimpulan yang jelas mengenai penyebab kematiannya," ujar Habib Aboe, di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa setiap perkara yang menjadi perhatian masyarakat harus ditangani berdasarkan alat bukti yang sah, hasil pemeriksaan forensik, serta proses penyidikan yang objektif. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh didasarkan pada asumsi maupun opini yang belum terverifikasi.
"Penegakan hukum harus bertumpu pada fakta, alat bukti, hasil pemeriksaan forensik, serta proses penyidikan yang objektif. Dengan begitu, masyarakat memperoleh kepastian hukum dan tidak terus dibayangi berbagai dugaan yang belum tentu benar," katanya.
Habib Aboe menyatakan optimistis Bareskrim Polri memiliki kapasitas, pengalaman, dan profesionalisme untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh. Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara independen tanpa tekanan maupun intervensi.
"Saya meyakini Bareskrim Polri memiliki kapasitas, pengalaman, dan profesionalisme untuk mengusut perkara ini secara tuntas. Berikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara independen sehingga hasil penyidikannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Ia berharap hasil penyidikan dapat segera memberikan kepastian mengenai penyebab meninggalnya Sutrimo sehingga berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat dihentikan. Menurutnya, kejelasan hasil penyidikan juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Baca Juga:
Di akhir keterangannya, Habib Aboe mengimbau seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum penyidik menyampaikan hasil resmi.
Menurutnya, sikap tersebut diperlukan agar ruang publik tetap dipenuhi informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak memicu munculnya opini yang berpotensi mengganggu jalannya proses penyidikan.
Ia menegaskan bahwa transparansi dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi kunci untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.(jn/**)
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum