RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - Anggota DPRD Medan Abdul Rani SH menggelar reses II masa sidang II Tahun 2020 dengan door to door di beberapa lingkungan daerah pemilihan (dapil) II, Kamis (30/4/2020). Momen reses kali ini dimanfaatkan bertemu konstituen menyerap aspirasi ditengah kesulitan dampak Corona virus Disease 2019 (Covid-19).
Ketika pelaksanaan reses door to door, Abdul Rani asal politisi PPP, selain menjemput aspirasi juga menyalurkan bantuan makanan kepada konstituen.
Sebelum pemberian bantuan, Rani melakukan dialog terkait pelayanan publik dari Pemko Medan disaat Covid-19. Rani banyak menerima keluhan terkait sulitnya kebutuhan ekonomi keluarga. Bantuan beras dari Pemko Medan banyak belum merata tidak dinikmati warga kurang mampu.
Sama halnya keluhan warga di Kelurahan Belawan 1 terkena dampak Covid-19, banyak warga belum menikmati bantuan beras dari Pemko Medan. Begitu juga keluhan warga soal air bersih dari PDAM Tirtanadi hingga saat ini belum terpasang. Warga minta kepada Abdul Rani supaya dapat memfasilitasi pemasangan pipa distribusi air ke daerahnya.
Masih terkait keluhan warga soal bantuan sosial. Seperti yang disampaikan Kamal warga Jl Makam Pahlawan Gudang Arang Kelurahan Belawan I. Warga sangat berharap ditambahnya peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Mengingat saat ini banyak warga semakin susah terkena dampak Covid-19 maka sangat dibutuhkan bantuan sembako.
Menyikapi keluhan warga, Abdul Rani yang didampingi kordinator PKH Rinaldi Sitorus memberikan penjelasan terkait PKH. Abd Rani minta Pemko Medan melalui Kepala Lingkungan (Kepling) supaya memperhatikan warganya yang kesulitan ekonomi dampak Covid-19.
Sehingga kata Rani, dalam pembagian beras dan sembako dari Pemko Medan untuk gelombang ke 2, warga yang terkena dampak Covid-19 dapat bagian secara keseluruhan. “Silahkan melapor ke Kepling untuk mendapat bantuan beras dari Pemko,” ujar Rani.
Pada kesempatan itu Abdul Rani juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pandemi Covid-19. “Kita harus mengedukasi masyarakat bagaimana pencegahannya, mengenal gejalanya serta penanganannya. Warga harus ikut anjuran pemerintah pakai masker, rajin cuci tangan, stay at home dan menghindari kerumunan,” ujar Rani.
Untuk pelaksanaan reses door to door, Abd Rani memulai jumpa konstituen di Jl. K.l. Yos Sudarso km 9,5 Kel. Mabar kec. Medan Deli. Selanjutnya di Jl Asahan Kel. Belawan 1 Kec Medan Belawan, terus ke Jl. Taman Makam Pahlawan gudang arang Kel. Belawan 1 Kec. Medan Belawan. Kemudian di Jl. Bunga Komplek PJKA Kel. Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan, di Kampung Kurnia Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan dan Pasar 1 Tengah Gg Baru Kel Tanah 600 Kec. Medan Marel/Isan. (rel/Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik