Ngaku Bingung, Nadiem : Tuntutan Saya Lebih Besar Dari Pembunuh?
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
MEDAN - Anggota DPRD Medan Abdul Rani SH menggelar reses II masa sidang II Tahun 2020 dengan door to door di beberapa lingkungan daerah pemilihan (dapil) II, Kamis (30/4/2020). Momen reses kali ini dimanfaatkan bertemu konstituen menyerap aspirasi ditengah kesulitan dampak Corona virus Disease 2019 (Covid-19).
Ketika pelaksanaan reses door to door, Abdul Rani asal politisi PPP, selain menjemput aspirasi juga menyalurkan bantuan makanan kepada konstituen.
Sebelum pemberian bantuan, Rani melakukan dialog terkait pelayanan publik dari Pemko Medan disaat Covid-19. Rani banyak menerima keluhan terkait sulitnya kebutuhan ekonomi keluarga. Bantuan beras dari Pemko Medan banyak belum merata tidak dinikmati warga kurang mampu.
Sama halnya keluhan warga di Kelurahan Belawan 1 terkena dampak Covid-19, banyak warga belum menikmati bantuan beras dari Pemko Medan. Begitu juga keluhan warga soal air bersih dari PDAM Tirtanadi hingga saat ini belum terpasang. Warga minta kepada Abdul Rani supaya dapat memfasilitasi pemasangan pipa distribusi air ke daerahnya.
Masih terkait keluhan warga soal bantuan sosial. Seperti yang disampaikan Kamal warga Jl Makam Pahlawan Gudang Arang Kelurahan Belawan I. Warga sangat berharap ditambahnya peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Mengingat saat ini banyak warga semakin susah terkena dampak Covid-19 maka sangat dibutuhkan bantuan sembako.
Menyikapi keluhan warga, Abdul Rani yang didampingi kordinator PKH Rinaldi Sitorus memberikan penjelasan terkait PKH. Abd Rani minta Pemko Medan melalui Kepala Lingkungan (Kepling) supaya memperhatikan warganya yang kesulitan ekonomi dampak Covid-19.
Sehingga kata Rani, dalam pembagian beras dan sembako dari Pemko Medan untuk gelombang ke 2, warga yang terkena dampak Covid-19 dapat bagian secara keseluruhan. “Silahkan melapor ke Kepling untuk mendapat bantuan beras dari Pemko,” ujar Rani.
Pada kesempatan itu Abdul Rani juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pandemi Covid-19. “Kita harus mengedukasi masyarakat bagaimana pencegahannya, mengenal gejalanya serta penanganannya. Warga harus ikut anjuran pemerintah pakai masker, rajin cuci tangan, stay at home dan menghindari kerumunan,” ujar Rani.
Untuk pelaksanaan reses door to door, Abd Rani memulai jumpa konstituen di Jl. K.l. Yos Sudarso km 9,5 Kel. Mabar kec. Medan Deli. Selanjutnya di Jl Asahan Kel. Belawan 1 Kec Medan Belawan, terus ke Jl. Taman Makam Pahlawan gudang arang Kel. Belawan 1 Kec. Medan Belawan. Kemudian di Jl. Bunga Komplek PJKA Kel. Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan, di Kampung Kurnia Kel. Belawan Bahari, Kec. Medan Belawan dan Pasar 1 Tengah Gg Baru Kel Tanah 600 Kec. Medan Marel/Isan. (rel/Is)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi