DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
MEDAN - Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan dinilai gagal menyerap anggaran secara optimal. Maka itu perlu dilakukan perbaikan perencanaan program kegiatan dengan skala prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat. Ke depan diharapkan dapat menjadi perhatian serius Plt Walikota Medan.
Koreksi tersebut merupakan laporan hasil pembahasan Panitis Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawawan (LKPj) Walikota Medan pelaksanaan APBD Akhir Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan ke pimpinan DPRD Medan. Laporan disampaikan Ketua Pansus LKPj Edwin Sugesti Nasution (foto) ke Ketua DPRD Medan Hasyim SE dalam rapat paripurna dewan, Senin (18/5/2020).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga dan Rajudin Sagala. Juga hadir sejumlah anggota dewan dan sebahagian lagi mengikuti rapat Vidio conperence.
Disampaikan Edwin Sugesti Nasution (PAN), selama proses pembahasan LKPj sejumlah OPD menjadikan efisiensi anggaran penyebab kegiatan tidak terlaksana sangat disayangkan. Hal itu akan menjadi catatan penting bagi anggota dewan.
Selain itu tambah Edwin Sugesti, Pansus juga melaporkan masih ditemukan angaran yang tumpang tindih. Laporan itu diharapkan menjadi rekomendasi ke Pemko Medan sehingga tidak terjadi lagi ke depan.
Sama halnya dengan pemberian tunjangan kiranya yang diberikan secara terukur dengan memperhatikan riil performance dari masing masing ASN sesuai kompetensi dan jenjang pendidikannya melalui pelaksanaan sistem E-Kinerja.
Dalam laporan Pansus LKPj yang disampaikan Edwin, banyak menyampaikan kritikan terhadap OPD. Dikatakan Edwin, kiranya Pimpinan DPRD dapat menjadikan laporan tersebut menjadi rekomendasi ke Pemko Medan.
Sehingga, Pemko Medan dapat menjadikan dasar untuk meningkatkan kordinasi antara OPD. Edwin berharap laporan tersebut akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Medan dan menjadikan Kota Medan menjadi rumah yang sesungguhnya.
Selanjutnya laporan Pansus diserahkan kepada pimpinan dewan. Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Medan Hasyim SE usai menerima laporan dari Pansus mengumumkan jadwan paripurna Selasa 19 Mei 2020. Agenda tersebut merupakan penyampaian rekomendasi ke Pemko Medan. (Is)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik