MEDAN - Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan dinilai gagal menyerap anggaran secara optimal. Maka itu perlu dilakukan perbaikan perencanaan program kegiatan dengan skala prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat. Ke depan diharapkan dapat menjadi perhatian serius Plt Walikota Medan.
Koreksi tersebut merupakan laporan hasil pembahasan Panitis Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawawan (LKPj) Walikota Medan pelaksanaan APBD Akhir Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan ke pimpinan DPRD Medan. Laporan disampaikan Ketua Pansus LKPj Edwin Sugesti Nasution (foto) ke Ketua DPRD Medan Hasyim SE dalam rapat paripurna dewan, Senin (18/5/2020).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga dan Rajudin Sagala. Juga hadir sejumlah anggota dewan dan sebahagian lagi mengikuti rapat Vidio conperence.
Disampaikan Edwin Sugesti Nasution (PAN), selama proses pembahasan LKPj sejumlah OPD menjadikan efisiensi anggaran penyebab kegiatan tidak terlaksana sangat disayangkan. Hal itu akan menjadi catatan penting bagi anggota dewan.
Selain itu tambah Edwin Sugesti, Pansus juga melaporkan masih ditemukan angaran yang tumpang tindih. Laporan itu diharapkan menjadi rekomendasi ke Pemko Medan sehingga tidak terjadi lagi ke depan.
Sama halnya dengan pemberian tunjangan kiranya yang diberikan secara terukur dengan memperhatikan riil performance dari masing masing ASN sesuai kompetensi dan jenjang pendidikannya melalui pelaksanaan sistem E-Kinerja.
Dalam laporan Pansus LKPj yang disampaikan Edwin, banyak menyampaikan kritikan terhadap OPD. Dikatakan Edwin, kiranya Pimpinan DPRD dapat menjadikan laporan tersebut menjadi rekomendasi ke Pemko Medan.
Sehingga, Pemko Medan dapat menjadikan dasar untuk meningkatkan kordinasi antara OPD. Edwin berharap laporan tersebut akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Medan dan menjadikan Kota Medan menjadi rumah yang sesungguhnya.
Selanjutnya laporan Pansus diserahkan kepada pimpinan dewan. Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Medan Hasyim SE usai menerima laporan dari Pansus mengumumkan jadwan paripurna Selasa 19 Mei 2020. Agenda tersebut merupakan penyampaian rekomendasi ke Pemko Medan. (Is)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi