Ngaku Bingung, Nadiem : Tuntutan Saya Lebih Besar Dari Pembunuh?
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
MEDAN - Anggota DPRD Medan yang bergabung di panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan Akhir Tahun Anggaran 2019 menggelar rapat dengan sejumlah pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Pemko Medan di ruang banggar gedung dewan, Selasa sore (12/5/2020). Dewan mengkritisi program dan realisasi penggunaan anggaran selama Tahun 2019.
Pada saat rapat DPRD yang dipimpin Ketua Pansus LKPj Edwin Sugesti Nasution (PAN) didampingi Sudari ST, Hendri Duin, Wong Cun Sen, Syaiful Ramadhan, Isaq Abrar Tarigan, Edward Hutabarat dan Rizki Syaf Lubis menghadirkan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ir Ikhsar Rasyid Marbun, MSi. Ketua pansus mendorong Dinas tersebut agar memaksimalkan pengawasan ikan yang ada di pasar dupastikan bebas dari bahan pengawet formalin dan sejenisnya.
“Kita harapkan Dinas Pertanian dan Perikanan lebih maksimal mengawasi ikan di seluruh pasar bebas bahan pengawet formalin dan sejenisnya,” tandas Edwin Sugesti Nasution (foto).
Dikatakan Edwin Sugesti asal politisi PAN itu, masyarakat Medan harus bisa dijamin tidak mengkomsumsi ikan berformalin. “Kita harus dapat mengawasi ikan dan daging yang diperjualbelikan di pasar aman dari bahan pengawet. Masyarakat dapat terlindungi menikmati ikan dan daging yang sehat dan segar,” pinta Edwin.
Maka itu tambah Edwin, pihaknya akan menaruh perhatian serius untuk pengadaan mobil laboratorium keliling di Dinas Pertanian dan Perikanan. Sehingga mobil itu dapat difungsikan turun ke pasar pasar guna memeriksa ikan dan daging yang diperjualbelikan agar bebas bahan pengawet.
Selain itu, anggota Pansus lainnya Hendri Duin Sembiring kepada wartawan mengatakan, Ianya mendorong Kadis Pertanian dan Perikanan Ikhsar Marbun supaya membudidiayakan tanaman Vanili. Dinas tersebut diharapkan dapat mempersiapkan bibit vanili diperuntukkan bagi warga Medan secara gratis.
Sehingga, seluruh masyarakat Kota Medan dapat memanfaatkan halaman kosong ditanami Vanili. “Tentu selain penghijauan, tanaman Vanili dapat menghasilkan uang tambahan kebutuhan keluarga. Tanaman Vanili cukup mahal dan sangat membantu ekonomi keluarga,” ujar Hendri Duin asal politisi PDIP itu.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ihksar Rasyid Marbun memaparkan, pada Tahun 2019 pihaknya berhasil merealisasikan anggaran sekitar 80 persen. Dari sekitar Rp 21 M anggaran di Dinas nya terealisasi sekitar Rp 17 M.
Pihaknya juga mensuplay 1 juta bibit ikan dan bibit tanaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan, program mereka ke seluruh sekolah SD dan SMP di Medan ikut penanaman pohon dan tanaman berdaya guna untuk penghijauan dan buah. (Is)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi