RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
MEDAN - Anggota DPRD Medan yang bergabung di panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Medan Akhir Tahun Anggaran 2019 menggelar rapat dengan sejumlah pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Pemko Medan di ruang banggar gedung dewan, Selasa sore (12/5/2020). Dewan mengkritisi program dan realisasi penggunaan anggaran selama Tahun 2019.
Pada saat rapat DPRD yang dipimpin Ketua Pansus LKPj Edwin Sugesti Nasution (PAN) didampingi Sudari ST, Hendri Duin, Wong Cun Sen, Syaiful Ramadhan, Isaq Abrar Tarigan, Edward Hutabarat dan Rizki Syaf Lubis menghadirkan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ir Ikhsar Rasyid Marbun, MSi. Ketua pansus mendorong Dinas tersebut agar memaksimalkan pengawasan ikan yang ada di pasar dupastikan bebas dari bahan pengawet formalin dan sejenisnya.
“Kita harapkan Dinas Pertanian dan Perikanan lebih maksimal mengawasi ikan di seluruh pasar bebas bahan pengawet formalin dan sejenisnya,” tandas Edwin Sugesti Nasution (foto).
Dikatakan Edwin Sugesti asal politisi PAN itu, masyarakat Medan harus bisa dijamin tidak mengkomsumsi ikan berformalin. “Kita harus dapat mengawasi ikan dan daging yang diperjualbelikan di pasar aman dari bahan pengawet. Masyarakat dapat terlindungi menikmati ikan dan daging yang sehat dan segar,” pinta Edwin.
Maka itu tambah Edwin, pihaknya akan menaruh perhatian serius untuk pengadaan mobil laboratorium keliling di Dinas Pertanian dan Perikanan. Sehingga mobil itu dapat difungsikan turun ke pasar pasar guna memeriksa ikan dan daging yang diperjualbelikan agar bebas bahan pengawet.
Selain itu, anggota Pansus lainnya Hendri Duin Sembiring kepada wartawan mengatakan, Ianya mendorong Kadis Pertanian dan Perikanan Ikhsar Marbun supaya membudidiayakan tanaman Vanili. Dinas tersebut diharapkan dapat mempersiapkan bibit vanili diperuntukkan bagi warga Medan secara gratis.
Sehingga, seluruh masyarakat Kota Medan dapat memanfaatkan halaman kosong ditanami Vanili. “Tentu selain penghijauan, tanaman Vanili dapat menghasilkan uang tambahan kebutuhan keluarga. Tanaman Vanili cukup mahal dan sangat membantu ekonomi keluarga,” ujar Hendri Duin asal politisi PDIP itu.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan Ihksar Rasyid Marbun memaparkan, pada Tahun 2019 pihaknya berhasil merealisasikan anggaran sekitar 80 persen. Dari sekitar Rp 21 M anggaran di Dinas nya terealisasi sekitar Rp 17 M.
Pihaknya juga mensuplay 1 juta bibit ikan dan bibit tanaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan, program mereka ke seluruh sekolah SD dan SMP di Medan ikut penanaman pohon dan tanaman berdaya guna untuk penghijauan dan buah. (Is)
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik