JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, beserta stafnya yang diduga terlibat pelanggaran dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Desakan tersebut disampaikan setelah Komisi III DPR RI menemukan adanya indikasi pelanggaran dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
"Dengan temuan ini, kami mendesak agar Kajari Karo dan staf yang terlibat dalam intervensi serta penyebaran narasi yang menyesatkan diberikan sanksi tegas," ujar Abdullah dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4/2026).
Baca Juga:
Abdullah menjelaskan, Kajari Karo diduga mengeluarkan surat yang mengintervensi proses penangguhan penahanan Amsal Sitepu, yang sebelumnya telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan. Selain itu, pihak kejaksaan juga diduga membangun opini publik dengan menuding Komisi III DPR RI melakukan intervensi terhadap kasus tersebut.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika penegakan hukum, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dalam RDPU, Kajari Karo diketahui telah mengakui kesalahan terkait penerbitan surat yang berisi pengalihan penahanan Amsal Sitepu. Padahal, Amsal sebelumnya ditahan atas dugaan mark-up proyek pembuatan video profil desa.
Namun, dalam proses persidangan, Majelis Hakim PN Medan memutuskan Amsal Sitepu tidak bersalah dan menjatuhkan vonis bebas.
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru&039yat, mengusulkan agar pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Ketenagakerjaan memasukkan ketentuan meng
Politik