Ngaku Bingung, Nadiem : Tuntutan Saya Lebih Besar Dari Pembunuh?
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
MEDAN - Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE minta Pemko Medan segera menyampaikan laporan refocusing anggaran ke DPRD Medan untuk disepakati. Percepatan perobahan pergeseran mata di APBD Pemko Medan TA 2020 sangat penting guna belanja bantuan sosial bagi masyarakat Kota Medan terkena dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Hal tersebut disampaikan Ihwan Ritonga (foto) kepada awak media, Rabu (22/4/2020) terkait rencana Pemko Medan melakukan refocusing atau perubahan alokasi anggaran APBD 2020 untuk biaya penanganan Covid-19.
“Kita tunggu hasil recofusing anggaran yang dilakukan Pemko Medan. Kita pasti menyepakati demi keperluan rakyat, disaat dampak Covid-19” ujar Ihwan Ritonga asal politisi Gerindra itu.
Ditambahkan Ihwan, pihaknya (red-DPRD Medan) juga sudah menyepakati pergeseran mata anggaran sekitar Rp 50 Miliar yang akan dialihkan kebutuhan penanganan Covid-19. “Kami DPRD Medan sudah sepakat sekitar Rp 50 M anggaran kami dialihkan,” terang Ihwan.
Adapun pengalihan anggaran tersebut dari beberapa pos di sekretariat DPRD Medan. Seperti dari anggaran perjalanan dinas dewan, sosper dan dari pos lainnya.
“Kita dukung langkah Pemko Medan memaksimalkan penanganan Covid-19. Seluruh elemen masyarakat kiranya dapat bergotong royong memutus mata rantai Covid-19,” paparnya.
Seperti diketahui, Pemko Medan mempersiapkan dana sekitar Rp 500 Miliar untuk biaya penanganan Covid-19. Dana tersebut merupakan dari refocusing atau perubahan alokasi anggaran APBD 2020 untuk biaya penanganan Covid-19.
Menurut Plt Walikota Medan kepada awak media beberapa hari lalu. Pihaknya sedang menyusun pengalihan beberapa mata anggaran di APBD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Medan.
Dikatakan Akhyar, dana tersebut disiapkan dan peruntukannya pencegahan dan menangani dampak Covid-19 terutama bantuan sosial.
Dijelaskan Akhyar, ada beberapa fase yang akan dilakukan Pemko Medan terkait bencana Covid-19. Seperti menangani kesehatan/mengobati yang sakit, dampak sosial, menstabilkan ekonomi agar tetap berjalan serta pemulihan pasca wabah.
Ditambahkan Akhyar, Dana sekitar Rp 500 M sebahagian bersumber dari anggaran Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dari TA APBD Pemko Medan 2019. Sedangkan sebahagian lagi dari pergeseran mata anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajaran Pemko Medan di APBD 2020.
“Sedang kita persiapkan laporan perhitungan anggarannya dan nanti kita sampaikan ke DPRD Medan untuk disepakati. Mungkin minggu ini sudah selesai. Dan tentu penggunaan anggaran selanjutnya persetujuan Kementerian Dalam Negeri,” sebutnya.
Sementara itu, terkait bantuan beras kepada warga miskin terkena dampak Covid-19 akan ditambah dilakukan gelombang ke dua. “Jika sebelum nya 1.000 ton akan ditambah lagi dan jenis sembako lainnya,” jelas Akhyar. (Is)
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, mengaku bingung dan terkejut setelah Jaksa Penuntut Umum
Hukum
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Polemik pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah kampus dan kafe menuai
Hukum
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mempercepat program peningkatan
Daerah
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi