MEDAN - Pemko Medan diminta segera mendistribusikan bantuan beras kepada warga Medan yang terkena dampak pembatasan sosial akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Percepatan penyaluran beras dinilai akan lebih bagus, mengingat kondisi di tengah masyarakat mulai meresahkan.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga SE (foto) kepada wartawan di Medan, Jumat (3/4/2020) menyikapi keresahan warga menunggu dapat beras. Diketahui, Pemko Medan akan membagikan beras kepada masyarakat yang terimbas dampak Covid-19.
“Pemko jangan terkesan mempersulit dengan membuat berbagai syarat administrasi dengan banyak prosedur dan bertele-tele. Warga sudah resah dan gelisah,” sebut Ihwan Ritonga.
Disampaikan Ihwan, pihaknya saat turun ke lapangan banyak menerima aspirasi masyarakat terkait dampak Covid 19. Faktanya, masyarakat sudah mengeluh dan sangat resah butuh bantuan.
“Banyak warga yang mengadu sama kita, mereka datang langsung ke rumah menyampaikan kesulitan ekonomi. Mereka memang pantas dibantu,” sebut Ihwan.
Dikatakan Ihwan, memang warga yang terganggu mencari nafkah akibat Covid Corona pantas dibantu. “Seperti pekerja buruh harian, Ojol, tukang becak, sopir dan Mak Mak rumah tangga yang suaminya tidak punya penghasilan tetap,” jelas Ihwan.
Ditambahkan, perubahan status kota Medan dari siaga menjadi tanggap darurat soal penangan Covid-19 sudah mendukung untuk pemberian bantuan. “Kita berharap 2, 3 hari ini bantuan itu sudah dapat tersalur,” pinta Ihwan Ritonga asal politisi Gerindra itu. (Is)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi