Soroti 700.000 Anak Putus Sekolah di Papua, Kurniasih: Alarm Keras Kegagalan Sistem Pendidikan

JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyoroti serius laporan terkait sekitar 700.000 anak putus sekolah di Tanah Papua. Ia menilai temuan tersebut sebagai alarm keras atas persoalan kegagalan sistemik di sektor pendidikan yang selama ini belum tertangani secara menyeluruh.

Kurniasih meminta pemerintah untuk tidak gegabah dalam menyikapi angka tersebut. Ia menegaskan pentingnya verifikasi faktual di lapangan terhadap laporan Menteri Dalam Negeri yang bersumber dari Bupati Manokwari, guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil masyarakat Papua.

"Mendengar angka 700.000 anak-anak kita di Papua tidak bersekolah, hati saya sangat teriris. Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, namun hak konstitusionalnya terabaikan. Kita harus segera mengecek data yang valid dan melakukan langkah cepat penanganan," ujar Kurniasih dalam keterangannya yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Baca Juga:

• Ahli Hukum Tata Negara Diminta Tidak Terjebak Politik Memihak

Menurut legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, persoalan utama terletak pada ketidaksinkronan data pendidikan yang telah berlangsung lama. Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan perkembangan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang menunjukkan masih adanya disparitas signifikan Angka Partisipasi Murni (APM) antara wilayah perkotaan dan wilayah pegunungan di Papua.

Kondisi geografis yang sulit, keterbatasan jaringan internet, serta minimnya operator sekolah, lanjut Kurniasih, menyebabkan ribuan anak tidak tercatat dalam sistem pendidikan nasional. Akibatnya, mereka kehilangan akses terhadap berbagai bantuan pendidikan, termasuk Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Harus ada validasi fisik di lapangan dengan melibatkan tokoh adat dan gereja. Kita membutuhkan data yang jujur agar intervensi anggaran benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar habis untuk urusan administratif, sementara anaknya justru tidak bersekolah," tegasnya.

Selain persoalan data, Kurniasih juga menyoroti tantangan geografis Papua yang ekstrem sebagai faktor utama ketimpangan akses pendidikan. Ia mendorong penguatan model sekolah berpola asrama (boarding school) sebagai salah satu solusi konkret untuk menjawab keterbatasan akses transportasi dan jarak tempuh yang jauh bagi peserta didik.

Tak hanya itu, ia menekankan pentingnya jaminan keamanan serta kesejahteraan guru yang bertugas di wilayah rawan. Menurutnya, upaya menurunkan angka putus sekolah akan sulit berhasil apabila tenaga pendidik masih menghadapi ancaman keselamatan dan keterbatasan fasilitas.

"Negara tidak boleh absen. Kita memiliki utang sejarah untuk memastikan anak-anak Papua mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan anak-anak di Pulau Jawa. Pendidikan adalah kunci utama untuk menghadirkan perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan di Tanah Papua," pungkas Kurniasih.