Kenaikan Gaji Hakim hingga 280 Persen, Abdullah Tekankan Pentingnya Reformasi dan Pengawasan

JELAJAHNEWS.ID -Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen merupakan langkah strategis untuk memperkuat integritas dan kesejahteraan aparat peradilan. Namun, ia mengingatkan agar peningkatan kesejahteraan tersebut dibarengi dengan reformasi sistemik dan pengawasan yang ketat.

"Komisi III DPR mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan hakim agar mereka dapat menjalankan tugas secara profesional dan bebas dari tekanan ekonomi," kata Abdullah, di Jakarta, dikutip, Rabu (22/10/2025).

Meski demikian, Abdullah menegaskan bahwa kenaikan gaji harus diikuti dengan pembenahan menyeluruh di tubuh lembaga peradilan.

Baca Juga:

• Benny Utama Tekankan Akurasi Putusan Pengadilan Pajak di Uji Kelayakan Calon Hakim Agung

"Namun, kenaikan gaji ini harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat dan reformasi menyeluruh di tubuh lembaga peradilan," sambungnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (20/10), Prabowo menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan agar hakim dapat hidup layak, terhormat, dan bebas dari praktik suap.

"Hakim tidak boleh dibeli siapa pun, karena mereka menangani perkara bernilai triliunan rupiah," ujar Prabowo kala itu.

Prabowo juga menyinggung keberhasilan Kejaksaan Agung yang mengembalikan Rp13,255 triliun dari kasus korupsi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang sempat melibatkan praktik curang di peradilan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan hakim merupakan langkah pencegahan agar praktik serupa tidak terulang.

Abdullah sependapat dengan pandangan tersebut, namun ia menekankan bahwa integritas tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi.

"Integritas tidak hanya dibentuk oleh kesejahteraan, tetapi juga oleh nilai-nilai moral, etika, dan penegakan disiplin internal yang konsisten," ungkapnya.

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai kebijakan Presiden Prabowo merupakan awal positif menuju reformasi peradilan. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak berhenti pada peningkatan kesejahteraan semata.

"Peningkatan gaji yang signifikan harus memperhatikan keseimbangan fiskal negara serta memastikan tidak menimbulkan kesenjangan antarprofesi penegak hukum lain seperti jaksa, panitera, maupun aparat di tingkat bawah," jelasnya.

Lebih lanjut, Abdullah menilai pemberantasan korupsi di sektor peradilan memerlukan langkah menyeluruh, mulai dari perbaikan sistem rekrutmen, transparansi putusan, hingga penguatan budaya integritas.

"Gaji tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya jaminan moral. Reformasi peradilan harus dijalankan secara berkelanjutan agar setiap hakim benar-benar berdiri di atas prinsip keadilan dan nurani hukum," tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh hakim di Indonesia untuk menjadikan kebijakan ini sebagai momentum memperkuat kepercayaan publik.

"Kebijakan ini harus menjadi bagian dari transformasi menyeluruh untuk mewujudkan sistem peradilan yang bersih, berwibawa, dan terpercaya," pungkas Abdullah, Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI.