JELAJAHNEWS.ID -Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, mengungkapkan bahwa sejumlah kepala daerah mengeluhkan kebijakan efisiensi yang memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD).Efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah RI pada 2025 dinilai berdampak pada perlambatan laju ekonomi di berbagai daerah.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025, pemangkasan TKD mencapai Rp50,59 triliun.
"Di tahun 2025 ini terjadi efisiensi anggaran kurang lebih Rp50 triliun. Bagi kepala daerah, ini mengakibatkan stagnasi pertumbuhan ekonomi karena geliat pembangunan hampir tidak ada," ujar Fauzi usai agenda Kunjungan Kerja Reses (Kunres) Komisi XI DPR RI ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (11/8/2025).
Fauzi menyampaikan bahwa pada 2026, Kementerian Keuangan berupaya agar efisiensi tidak lagi dilakukan dengan memangkas dana transfer pusat ke daerah. "Kalau pemotongan ini terjadi lagi, akan mengganggu pertumbuhan ekonomi di kabupaten, kota, bahkan provinsi," tegasnya.
Meski demikian, Kementerian Keuangan telah menetapkan akan kembali melakukan efisiensi pada 2026. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN, terdapat 15 pos anggaran belanja barang dan modal yang akan dipangkas.
Fauzi menegaskan, Komisi XI akan mencermati kebijakan tersebut secara seksama. Aspirasi yang diperoleh dari daerah, termasuk dari hasil kunjungan di Makassar, akan dibawa ke rapat pembahasan anggaran bersama Kementerian Keuangan.
"Aspirasi dari daerah akan menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Keuangan. Harapannya, pertumbuhan ekonomi di daerah tetap bergerak, konsumsi masyarakat meningkat, dan daya beli terjaga, asalkan dana transfer daerah tidak dipotong," jelasnya.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik