DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
MEDAN - Terkait pemanggilan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Akhyar Nasution oleh Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Polda Sumatera Utara, Jumat(12/6/2020) lalu memang terkesan bernuasa politis.
Menyikapi fenomena yang terjadi saat ini, majunya Akhyar untuk kembali mencalonkan diri sebagai kandidat calon Wali Kota Medan, disinyalir sebagai bentuk pembangkangan terhadap partai yang membesarkannya.
Hal tersebut, disampaikan oleh pengamat Sosial dan Politik (Sospol) M.Dani Manik,SE kepada awak media jelajahnews.id, Selasa (16/6/2020).
Ia mengatakan, terpilihnya Akhyar menjadi wakil bahkan menjadi Plt Wali Kota Medan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelumnya, tak luput dari kerja keras partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP).
\"Akhyar menjadi anggota DPRD bahkan menjadi Plt Wali Kota khan karna PDIP, coba kalau bukan di PDIP, mungkin sekarang belum jadi apa-apa,\" ungkap Dani Manik
Menurut Dani Manik, seharusnya dirinya sebagai kader tentunya mempertimbangkan keputusan partai, bahkan ia tidak bisa sendiri dalam memutuskan pilihan maupun sikapnya tersebut.
\"Khan bisa Akhyar intens melakukan lobi-lobi politik, melalui ring satu partai yang membesarkannya,\" tambahnya.
Bahkan, kata Dani, jika sikapnya masih seperti saat sekarang ini, bukan tidak mungkin dia bakal menghadapi persoalan yang lebih rumit.
\"Jangankan menjadi kandidat kuat sebagai calon incumbent, permasalahan hukum yang saat ini sedang membelenggunya akan menghentikan langkahnya kedepan.
Dani Manik berpandangan, sebaiknya Akhyar sowan(menghadap) petinggi partainya, dan meminta arahan sekalipun mungkin keputusan pahit yang diterimanya.
\"Akhyar harus sadar, dia bukanlah siapa-siapa, kecuali hanya kader partai yang beruntung mempunyai karir cemerlang, diantara kader-kader PDIP yang lebih senior dan yang telah memberikan kontribusi kepada partai selama karir politiknya,\" pungkasnya.(Jai)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik