DPR Soroti Selisih Rp10 Triliun Anggaran MBG, BGN Diminta Hitung Ulang Secara Presisi
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam, kembali menuai kritik. Agenda budaya yang menghabiskan anggaran sekitar Rp2,5 miliar itu dinilai belum menunjukkan pembaruan berarti dan masih mengulang konsep penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.
Sejumlah pengunjung menilai GEMES yang digagas sebagai etalase budaya Melayu justru kehilangan daya tarik karena tidak menawarkan inovasi yang mampu menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda.
Kemasan acara dinilai masih didominasi seremoni protokoler dengan pola yang nyaris sama setiap tahun. Padahal, dengan dukungan anggaran miliaran rupiah, publik berharap Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata mampu menghadirkan konsep baru yang lebih kreatif, melibatkan teknologi, memperluas ruang partisipasi masyarakat, hingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi pelaku seni dan UMKM.
"Setiap tahun rasanya hampir sama. Tidak ada sesuatu yang benar-benar baru sehingga orang penasaran untuk datang lagi," ungkap salah seorang pengunjung yang ditemui di Lapangan Merdeka Medan.
Kritik juga mengarah pada minimnya keterlibatan komunitas dan tokoh Melayu lokal di panggung utama. Pengunjung menilai seharusnya menjadi aktor utama dalam kegiatan yang mengusung identitas budaya Melayu, bukan sekadar pelengkap dalam rangkaian seremoni.
Selain konsep yang dianggap stagnan, fasilitas penunjang acara turut menjadi sorotan. Berdasarkan pantauan di lokasi, jumlah toilet umum tidak sebanding dengan kuantitas pengunjung. Beberapa toilet portabel bahkan tidak memiliki pengunci pintu yang berfungsi sehingga mengurangi kenyamanan masyarakat dan peserta kegiatan.
"Kalau di sini cuma dua itu saja toilet untuk umum, Bang. Begitulah kondisinya. Kalau yang dekat stadion ada juga, tapi khusus VIP," ujar seorang petugas Satpol PP di lokasi.
Aroma Dugaan Korupsi
Sorotan terhadap GEMES tahun ini juga tidak terlepas dari persoalan anggaran. Berdasarkan data pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Medan, paket penyelenggaraan GEMES 2026 tercatat dengan kode tender 10136337000 dan Kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) 64538487, dengan pagu anggaran sekitar Rp2,5 miliar.
Besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian karena penyelenggaraan GEMES 2025 sebelumnya telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana korupsi. Hingga kini, belum ada informasi resmi kepada publik mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.
Praktisi hukum, Alansyah Putra Pulungan, SH, mendesak Kejati Sumut segera menyampaikan perkembangan penyelidikan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
"Patut diduga dan dicurigai ada sesuatu yang janggal dalam penanganan dugaan korupsi penyelenggaraan GEMES tahun lalu. Sampai sekarang belum ada hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada publik, sementara kegiatan yang sama kembali dianggarkan dan digelar," ujarnya, Sabtu (27/6/2026).
Ia juga meminta Kejati Sumut membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut secara menyeluruh.
"Kejati Sumut harus tegas menyikapi dugaan korupsi ini. Jangan sampai muncul kesan ada pembiaran atau permainan dalam penanganan perkara," tegasnya.
Diketahui, penyelenggaraan GEMES 2025 dikerjakan oleh PT Cakrawala Indo Semesta dengan nilai kontrak sekitar Rp2,5 miliar. Dugaan markup harga dalam pelaksanaan kegiatan itu menjadi dasar laporan yang telah disampaikan ke Kejati Sumut.
Berbagai kritik tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Medan. Dengan anggaran yang tidak sedikit, masyarakat menilai GEMES seharusnya tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi mampu bertransformasi menjadi festival budaya yang inovatif, memperkuat identitas Melayu, melibatkan lebih banyak pelaku budaya lokal, serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan pariwisata Kota Medan.(jn/**)
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan tr
Daerah