Ia juga mempertanyakan penolakan terhadap bantuan internasional yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan korban.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Dr. Muhammad Citra Ramadhan, menyebut dampak bencana telah menimbulkan kerugian besar, baik secara materiil maupun konstitusional.
"Negara seharusnya hadir, terlebih ketika pemerintah daerah menyatakan tidak mampu menangani dampak pascabencana. Secara normatif, pemerintah pusat wajib segera menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional," katanya.
Senada dengan itu, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Dr. Panca Sarjana Putra, menegaskan bahwa bencana ini telah memenuhi kriteria bencana nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
"Kerusakan ekonomi masyarakat sangat parah, sementara proses rehabilitasi belum maksimal. Kami sangat prihatin terhadap penderitaan warga terdampak," ujarnya.
Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan perusakan lingkungan sebagai kejahatan lingkungan, bukan semata-mata tindak pidana korupsi. Menurutnya, pendekatan hukum yang keliru berpotensi melemahkan efek jera terhadap pelaku.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik