DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Sejumlah warga Kota Medan mengeluhkan tidak dapat menggunakan aplikasi SIBISA (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Secara Online) milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan. Gangguan ini membuat masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan administrasi kependudukan secara daring, termasuk pendaftaran dan login pengguna.
Informasi yang dihimpun, pengguna yang mencoba mendaftar atau masuk ke aplikasi sering kali menerima notifikasi kesalahan, bahkan beberapa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dinyatakan tidak terdaftar di sistem.
Salah seorang warga, Rizky (32), mengaku sudah mencoba berulang kali mendaftar namun tetap gagal.
Baca Juga:
"Sudah saya coba berkali-kali, tapi aplikasinya selalu error. Katanya NIK saya tidak valid, padahal data saya lengkap dan aktif," ujarnya, Rabu (22/10/2025).
Menariknya, dari temuan beberapa warga, NIK yang tidak bisa digunakan justru diduga berkaitan dengan praktik percaloan. Beberapa pihak mengaku bisa membantu proses pendaftaran atau pengurusan dokumen dengan imbalan tertentu.
Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa diduga ada pihak-pihak yang memanfaatkan gangguan aplikasi untuk mengambil keuntungan pribadi.
Sebelumnya, Selasa (21/10/2025) Kepala Dinas Dukcapil Kota Medan, Baginda P Siregar, menyebutkan bahwa aplikasi SIBISA yang merupakan terobosan mantan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, tidak mengalami masalah dan berjalan normal.
"Layanan SIBISA aktif bang," ujar Baginda.
Bahkan, Baginda sempat menuding NIK yang tidak bisa mendaftar dan masuk(login) ke aplikasi SIBISA berpotensi oknum 'calo'.
Baca Juga:
Sementara itu, masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan jasa perantara atau calo dalam mengurus dokumen kependudukan.(jai)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik