JELAJAHNESW.ID, MEDAN – Pandemi covid-19 yang terjadi saat ini telah meruntuhkan tatanan ekonomi di Indonesia. Akibatnya, banyak pekerja di rumahkan, buruh di berhentikan, warga miskin pun semakin bertambah.
Sebagaimana hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengurus Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) Sumatera Utara, Lely Zailani. Disisi lain, sebut Lely, Pemerintah sendiri telah menggelontorkan anggaran untuk penanganan dampak covid-19 sebanyak Rp.695,2 Triliun. Alokasi anggaran yang sangat besar tersebut seharusnya dibarengi dengan upaya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya.
“Dikutip dari situs worldometer.info, Indonesia merupakan negara dengan angka kematian akibat covid-19 nomor 2 di wilayah Asia Tenggara di bawah Filipina. Per tanggal 24 Agustus 2020, total kasus covid-19 yang terjadi di Indonesia sebanyak 155.412 kasus dengan korban meninggal sebanyak 6.759 orang. Dengan persentase angka kematian akibat pandemi corona sekitar 4,3% pasien meninggal dunia. Dalam rentang waktu lima bulan setelah pemerintah resmi mengakui adanya kasus infeksi covid -19, situasi pandemi di Indonesia belum membaik, bahkan semakin tidak terkendali,” jelas Lely, belum lama ini.
Lebih jauh, Lely pun mengatakan, atas hal tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Penanganan Covid-19 berkumpul guna merumuskan masalah-masalah utama yang terjadi dalam penanganan covid-19 ke dalam tiga sektor utama, diantaranya sektor jaring pengaman sosial (JPS), sektor pangadaan barang dan jasa, dan sektor pemulihan ekonomi nasional.
“Dan dari hasil perumusan masalah yang dilakukan, kami (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akuntabilitas Penangan Covid-19) merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah dan pihak terkait segera melakukan perbaikan dalam di tiga aspek tersebut,” ucap Lely selaku Koordinator Wilayah Barat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Penanganan Covid-19.
Untuk sektor JPS, kata Lely, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Penanganan Covid-19 merekomendasikan kepada Kemensos agar melakukan pembaruan dan sinkronisasi data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian dalam hal penyaluran bantuan, jelas Lely, seharusnya ada tata waktu penyaluran bantuan sosial yang diberikan. Baik bantuan dari Kementerian, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga desa di masa pandemi atau bencana nasional di masa yang akan datang.
“Kemudian, Pemerintah juga perlu membuat kebijakan khusus untuk mekanisme kontrol distribusi Bansos dan melibatkan warga terdampak dalam pengawasan distribusi bansos. Selain itu, pihak Ombudsman juga perlu melalukan identifikasi/assesment mengenai unit layanan publik yang belum siapkan mekanisme pengaduan (SOP, SDM, dsb) dan mengumumkan ke publik,” papar Lely.
Kemudian lagi untuk sektor pengadaan barang dan jasa, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Penanganan Covid-19 merekomendasikan agar Pemerintah harus (wajib) mempublikasikan data dan informasi rencana PBJ dan realisasinya.
“Selain itu, Pemerintah wajib membuat dashboard khusus informasi tentang PBJ. Dan rekomendasi terakhir di sektor pengadaan barang dan jasa, kami minta agar Pemerintah bisa mengembangkan model community base audit,” sebutnya.
Lalu dalam sektor pemulihan ekonomi nasional, sambung Lely, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Penanganan Covid-19 merekomendasikan agar Pemerintah melakukan kebijakan transparansi anggaran covid 19 (perencanaan-pelaksanaan-realisasi) yang terintegrasi dengan e-planning, e-budgeting, dan e-monev. Selain itu, pihaknya juga meminta agar Pemerintah bisa melibatkan masyarakat ataupun private sector dalam komite penanganan Covid19 dan penanganan ekonomi dan satgas.
“Kami juga meminta agar pemerintah melakukan optimalisasi sistem informasi desa (SID) untuk tata kelola data penanganan covid 19. Selanjutnya, pemerintah juga harus melakukan monev berbasis masyarakat untuk menilai kinerja penanganan Covid 19. Dan rekomendasi terakhir ialah, pemerintah harus mengurangi hutang dan meningkatkan efisiensi anggaran yang tersedia,” pungkas Lely. (IP)
