DPR Soroti Selisih Rp10 Triliun Anggaran MBG, BGN Diminta Hitung Ulang Secara Presisi
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukanlah pelarangan kegiatan maraton, melainkan upaya menjaga hak warga dalam memanfaatkan ruang publik saat Car Free Day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta, Andri Yansyah, menjelaskan bahwa pembatasan hanya berlaku untuk penyelenggara yang meminta CFD ditiadakan demi pelaksanaan acara mereka. "CFD adalah ruang publik yang harus tetap dinikmati semua warga. Yang dibatasi hanyalah kegiatan yang ingin meniadakan CFD," ujarnya, Senin (1/12/2025).
Menurut Andri, klarifikasi ini penting karena pernyataan Gubernur DKI Pramono sempat ditafsirkan keliru. Pernyataan tersebut muncul saat pembahasan pengembangan wisata olahraga bersama Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga RI. Gubernur saat itu menyinggung dukungan besar Pemprov terhadap Jakarta International Marathon (Jakim) dan Jakarta Running Festival (JRF) yang mendapatkan izin sterilisasi jalur sebagai syarat dari World Athletics.
Privileged tersebut, kata Andri, membuat sejumlah komunitas lari mengajukan permintaan serupa. Namun Pemprov harus selektif karena sterilisasi jalur berarti meniadakan CFD yang selama ini menjadi ruang publik terbesar dan paling inklusif bagi warga. "Izin khusus seperti itu hanya diberikan untuk event bersertifikasi internasional dengan standar penyelenggaraan yang sangat tinggi," jelasnya.
Andri menegaskan seluruh kegiatan lari tetap diperbolehkan, baik yang berbayar maupun gratis, dan semuanya memiliki hak yang sama atas ruang publik. Yang penting, penyelenggara memenuhi seluruh rekomendasi dari PB PASI, Dispora, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian.
Ia juga menyoroti meningkatnya minat masyarakat dalam berolahraga di ruang publik. Untuk itu, Pemprov berencana menghadirkan Jekate Run di lima wilayah kota agar aktivitas warga tidak terpusat di kawasan Sudirman–Thamrin. "Kami ingin antusiasme tetap tinggi tanpa menimbulkan kepadatan yang mengganggu kenyamanan," katanya.
Menurut Andri, CFD telah terbukti memberi banyak manfaat, mulai dari peningkatan kebugaran hingga meningkatnya pendapatan pelaku UMKM. Karena itu, kebijakan penataan event lari harus tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penyelenggara dan hak warga.
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan tr
Daerah