DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
JAKARTA – Ketua Umum PSSI , Mochamad Iriawan, memastikan pihaknya akan menanggung biaya tes Covid-19.
Hal ini akan dilakukan terhadap para peserta Shopee Liga 1 dan Liga 2 2020 ketika kompetisi kembali dimulai pada Oktober 2020. Tes Covid-19 menjadi satu dari sekian syarat yang tertuang pada protokol kesehatan PSSI untuk menggelar Shopee Liga 1 dan Liga 2 di tengah pandemi virus corona.
Jika para kontestan harus mengucurkan anggaran sendiri, maka pengeluaran setiap tim akan membengkak. PSSI pun berencana menggelar tes Covid-19 secara periodik saat Shopee Liga 1 dan Liga 2 kembali bergulir. Namun, belum diputuskan bentuk dari pemeriksaan kesehatan tersebut entah tes rapid, PCR, atau swab.
“Kami sudah mengeluarkan buku panduan untuk protokol kesehatan. Disesuaikan dengan jadwal yang ada seperti kegiatan di lapangan Nanti dilapangan ada ring satu, dua, dan tiga, termasuk mungkin kami akan melakukan tes COVID-19 secara berkala. Mungkin itu akan ditanggung oleh PSSI. Insyaallah,” jelas Iriawan yang akrab disapa Iwan Bule dalam jumpa pers di Kantor PSSI Jakarta, belum lama ini.
Lebih lanjut, Iwan Bule masih belum bisa mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan PSSI untuk menerapkan tes Covid-19 itu. Menurutnya, pihaknya nanti akan lebih dulu berkoordinasi dengan PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi.
“PT LIB akan berkomunikasi kembali dengan klub-klub Shopee Liga 1 dan Liga 2. Kami akan jelaskan nanti setelah penghitungan oleh PT LIB. Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa klub. Memang ada yang keberatan, ada yang tidak. Tentunya, akan didiskusikan dengannya. Seyogyanya, memang seharusnya PSSI yang menanggung itu,” pungkasnya. (bln)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah