Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Dalam rapat tersebut, Presiden secara resmi menetapkan bahwa keempat pulau tersebut merupakan bagian dari Provinsi Aceh.
"Saya memutuskan bahwa empat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara resmi merupakan bagian dari wilayah administrasi Aceh," ujar Prabowo, Selasa (17/6/2025).
Baca Juga:
Keputusan ini diambil berdasarkan laporan menyeluruh dari Kementerian Dalam Negeri dan diperkuat oleh data valid yang mendukung aspek historis, geografis, dan administratif.
Menurut Presiden, penetapan ini merupakan bentuk kepastian hukum atas batas wilayah dan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu administratif secara adil dan terukur.
"Keputusan ini diambil setelah melalui kajian komprehensif lintas kementerian dan lembaga," ujar Presiden.
Presiden juga menyampaikan harapannya agar keputusan ini menjadi solusi yang adil dan konstruktif bagi masyarakat di kedua provinsi, khususnya dalam menjaga hubungan sosial, pemerintahan, serta pembangunan daerah perbatasan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau implementasi kebijakan ini agar tidak menimbulkan gesekan di lapangan.
Pengembalian empat pulau ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi antarwilayah dalam menjaga kesatuan dan kedaulatan administratif Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Saya berharap keputusan ini dapat menjadi solusi terbaik bagi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara," pungkasnya.(jn/**)
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mendesak Jaksa Agung untuk segera mencopot seluruh jajaran Kejaksaan Negeri (Ke
Hukum
Pelarian Andi Hakim Febriansyah, mantan Kepala Kas Bank BNI Unit Aek Nabara, Cabang Rantauprapat, yang diduga menggelapkan dana jemaat gerej
Peristiwa