JELAJAHNEWS.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo, saat memimpin Rapat Terbatas, Senin (19/10), di Istana Merdeka, Jakarta meminta agar rencana pemerintah untuk melakukan pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat dipersiapkan dengan baik dan detail, mulai dari pengadaan Vaksin COVID-19, distribusi, sampai implementasi vaksinasi.
“Saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama, yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas, nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa,” ujar Presiden dalam Rapat Terbatas.
Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan COVID-19 dr Reisa Brotoasmoro meminta masyarakat tidak lagi meragukan manfaat dari vaksin yang nantinya akan diberikan pemerintah.
“Vaksin yang akan diberikan itu, sudah melalui tahapan uji klinis yang ketat disertai pengawasan dari lembaga otoritas milik pemerintah, maupun lembaga internasional yang mengurusi kesehatan,” ujarnya dalam rilis yang disampaikan oleh Tim Komunikasi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (19/10/2020).
Reisa mengungkapkan vaksin adalah bentuk upaya pembuatan kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Ini adalah upaya pencegahan agar masyarakat tidak perlu terpapar penyakit dahulu untuk menumbuhkan kekebalan tubuh atau imunitas.
“Vaksinasi merupakan upaya pemberian kekebalan tubuh untuk melawan virus yang sudah dikenali. Yang manjur untuk mengendalikan wabah, bahkan memberantas dan menghilangkan wabah dan penyakit di dunia, seperti cacar dan polio,” ujarnya.
Ditambahkan Reisa, vaksin adalah pelengkap dan datang secara bertahap, serta digunakan sesuai skala prioritas. “Namun kita tidak boleh lengah dan menurunkan disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan,” pesannya.
Sesuai Pedoman WHO
Selain Vaksin Merah Putih yang dikembangkan sendiri di Indonesia, vaksin yang akan digunakan juga diperoleh melalui kerja sama dengan negara-negara yang sedang mengembangkan vaksin, serta melalui mekanisme kerja sama multilateral.
Pengembangan dan pengadaan vaksin ini dilakukan pemerintah, ujar Reisa, sesuai pedoman dan saran Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), para ahli serta para ulama dan umara termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Artinya, manfaat vaksin sudah dikaji secara mendalam dan tidak perlu diragukan lagi,” ujarnya
Wakil Presiden Ma’ruf Amin, disampaikan Reisa, telah menyatakan bahwa para ulama terlibat aktif dalam persiapan vaksin ini. “Menurut Wakil Presiden, demi kemaslahatan umat manusia, vaksin teraman dan terbaik akan direkomendasikan ulama dan umara untuk melindungi masyarakat,” ungkapnya.
Ditambahkannya, BPOM telah mempersiapkan persetujuan penggunaan dalam keadaan darurat atau emergency use of authorization. BPOM juga memantau langsung lokasi uji klinis tahap III vaksin COVID-19 Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac yang ditempatkan di Universitas Padjajaran di Kota Bandung. Bahkan juga melakukan pemantauan langsung fasilitas-fasilitas pengembangan vaksin yang dimiliki negara-negara lain. BUMN PT Bio Farma juga terpilih sebagai salah satu produsen vaksin untuk Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI), yang artinya siap memproduksi obat COVID-19 yang teruji di tingkat dunia.
“Vaksin produksi Bio Farma selama ini sudah digunakan di lebih dari 150 negara, terutama negara-negara muslim. Bio Farma adalah center of excellence untuk vaksin dan bioteknologi di negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI),” ungkap Reisa.(skb)
