JELAJAHNEWS.ID -Kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara kembali menguak fakta baru. Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (15/10/2025), oknum Bendahara PT Dalihan Natolu Group (DNG), Maryam, memberikan kesaksian mengejutkan mengenai aliran dana ke sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Maryam dalam kesaksiannya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Khamozaro Waruwu, mengungkapkan adanya aliran uang dari PT DNG kepada berbagai pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal (Madina), Elpi Yanti Harahap, sebesar Rp7,272 miliar.
"Berdasarkan catatan keuangan perusahaan, uang tersebut benar disalurkan," ujar Maryam di ruang sidang utama.
Selain kepada Elpi Yanti Harahap, Maryam juga menyebut nama-nama lain yang menerima dana serupa, yakni:
Mantan Kadis PUPR Sumut, Mulyono sebesar Rp2,38 miliar,
Mantan Kadis PUPR Kota Padangsidimpuan, Ahmad Juni sebesar Rp1,27 miliar,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bernama Ikhsan sebesar Rp1,5 miliar, dan
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa