Meski mengakui adanya kelemahan Pemda, BAKN DPR RI saat ini masih mendalami faktor utama pemotongan TKD oleh pemerintah. Eka menegaskan bahwa DPR ingin memastikan apakah kebijakan tersebut semata-mata karena ketidakmampuan Pemda atau sebagai upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan efektivitas APBN.
"Kami sedang mengumpulkan masukan untuk menilai apakah kebijakan pemotongan ini sudah tepat atau belum. Ini yang sedang kami dalami," ujar legislator asal Jawa Tengah itu.
Eka juga menyoroti peran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga yang pertama kali mengevaluasi penggunaan dana negara. Ia menekankan pentingnya profesionalitas BPK karena temuan lembaga tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menangani dugaan penyimpangan keuangan negara.
"BPK adalah pintu pertama evaluasi pemakaian anggaran. Kalau BPK dalam tanda kutip sampai 'masuk angin', itu berbahaya," tegasnya.
Menurut Eka, indikasi kerugian negara, penyalahgunaan kewenangan, hingga kesalahan administrasi biasanya pertama kali ditemukan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Karena itu, integritas BPK sangat menentukan kualitas pengawasan anggaran di Indonesia.
"Jika BPK bekerja profesional, pelanggaran atas penggunaan keuangan negara bisa diminimalkan," pungkasnya.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik