DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
BATAM - Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendesak pemerintah pusat untuk memperjuangkan penambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Selain itu, ia juga meminta kejelasan acuan anggaran yang akan digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2027.
Desakan tersebut disampaikan Bobby secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Forkopimda se-Sumatera di Ruang Balairungsari Lt. 3 BP Batam, Rabu (12/8/2026).
Menurut Bobby, kepastian acuan anggaran sangat mendesak mengingat pemerintah kabupaten dan kota di Sumut saat ini tengah merampungkan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 sekaligus bersiap memasuki tahapan penyusunan R-APBD 2027.
Baca Juga:"Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya dipulihkan, ini menjadi pertanyaan besar saat menyusun anggaran 2027. Apakah menggunakan anggaran murni 2026 sebelum TKD dikembalikan, atau setelah pemulihan TKD? Nilai Sumut itu sekitar Rp1,1 triliun, tentu ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan," tegas Bobby.
Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan usulan resmi kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait opsi alokasi TKD Tahun 2027.
Kemendagri menyiapkan tiga skenario pasca-exercise kebutuhan daerah, yakni skenario maksimal atau ideal sebesar Rp982 triliun, skenario moderat Rp932 triliun, serta skenario minimal Rp910 triliun.
Tito menegaskan bahwa penentuan akhir besaran TKD berada di tangan Presiden dengan tetap memperhatikan kondisi APBN, target pendapatan negara, serta devisa. Kendati demikian, Kemendagri telah memetakan dua kelompok prioritas apabila alokasi TKD mengalami penambahan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik