BATAM - Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendesak pemerintah pusat untuk memperjuangkan penambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Selain itu, ia juga meminta kejelasan acuan anggaran yang akan digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2027.
Desakan tersebut disampaikan Bobby secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Forkopimda se-Sumatera di Ruang Balairungsari Lt. 3 BP Batam, Rabu (12/8/2026).
Menurut Bobby, kepastian acuan anggaran sangat mendesak mengingat pemerintah kabupaten dan kota di Sumut saat ini tengah merampungkan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 sekaligus bersiap memasuki tahapan penyusunan R-APBD 2027.
Baca Juga:"Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya dipulihkan, ini menjadi pertanyaan besar saat menyusun anggaran 2027. Apakah menggunakan anggaran murni 2026 sebelum TKD dikembalikan, atau setelah pemulihan TKD? Nilai Sumut itu sekitar Rp1,1 triliun, tentu ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan," tegas Bobby.
Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan usulan resmi kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait opsi alokasi TKD Tahun 2027.
Kemendagri menyiapkan tiga skenario pasca-exercise kebutuhan daerah, yakni skenario maksimal atau ideal sebesar Rp982 triliun, skenario moderat Rp932 triliun, serta skenario minimal Rp910 triliun.
Tito menegaskan bahwa penentuan akhir besaran TKD berada di tangan Presiden dengan tetap memperhatikan kondisi APBN, target pendapatan negara, serta devisa. Kendati demikian, Kemendagri telah memetakan dua kelompok prioritas apabila alokasi TKD mengalami penambahan.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik